Radikalisme dan Kesenjangan Sosial
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyebut adanya dua tantangan besar yang tengah dihadapi Indonesia. Tantangan itu ialah radikalisme dan kesenjangan sosial.
"Kalau dulu itu tantangannya penjajahan, perang, resolusi jihad, begitu kan? Itu dulu. Sekarang, menurut saya ada dua. Pertama adalah radikalisme dan intoleran. Yang kedua adalah kesenjangan sosial," kata Rais Aam PBNU, KH Ma'ruf Amin, di Gedung PBNU, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2017.
Menurut Ma'ruf, radikalisme merupakan cara berpikir. Bahkan, kata dia, banyak orang-orang yang terbelenggu dalam radikalisme yang memiliki cara berpikir ekstual, hingga berujung pada intoleran.
"Cara berpikir yang rigid, statis pada teks-teks saja. Jadi, tidak ada cara berpikir yang kontekstual. Dari cara berpikir yang tekstual melahirkan sikap yang intoleran. Dia tidak menerima cara berpikir orang lain," jelas Ma'ruf.
Selanjutnya itu, lanjut dia, kesenjangan sosial terjadi imbas dari kebijakan ekonomi pada masa lalu. Kebijakan ekonomi pada pemerintah yang lampau justru melahirkan konglomerasi.
Ia menilai kebijakan ekonomi pemerintahan yang lalu memberikan keleluasaan para konglomerat untuk menambah kekayaan. Imbasnya, bisa terjadi konflik sosial.
"Kesenjangan sosial ini akibat dari kebijakan masa lalu yang tidak tepat, melahirkan konglomerasi. Yang di atas makin kuat, yang di bawah semakin lemah, antara yang kaya dan yang miskin. Kalau tidak diselesaikan akan terjadi konflik sosial. Sumbernya adalah ekonomi yang tidak berkeadilan," ungkap Ma'aruf.
Ia pun memiliki solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ini, yaitu dengan menanamkan 'Arus Baru Ekonomi Indonesia'.
"Makanya saya mengusung 'Arus Baru Ekonomi Indonesia'. Intinya pemberdayaan ekonomi umat. Kenapa umat? Karena bagian terbesar dari negara adalah umat. Ekonominya harus kita mulai dari bawah," pungkas Ma'aruf.
"Jadi saya ingin menjadikan pusat pemberdayaan umat itu pesantren. Karena terus terang yang mempunyai banyak pesantren itu NU," ujarnya.
Ia menuturkan, pembangunan ekonomi di Indonesia harus dimulai dari bawah, sehingga dinamakan arus baru ekonomi Indonesia. Karena itu, kata dia, PBNU juga akan menggodok isu ini dalam pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Munas/Konbes) NU di Lombok pada akhir November 2017 mendatang.
Sementara ini, lanjut dia, PBNU sudah berhasil melahirkan satu kebijakan pemerintah untuk membangun lembaga keuangan mikro syariah di pesantren-pesantren. Sebagai awalan, kebijakan ini akan dilaunching di Ciamis, Jawa Barat pada tanggal 14 Oktober mendatang.
Selain itu, untuk membangun arus baru ekonomi Kiai Ma'ruf juga telah mengupayakan agar di pesantren-pesantren mempunyai usaha peternakan. Menurut dia, saat ini sudah ada pemodal yang siap membantu hal itu.
Kelompok Inteloren Ancaman Negara
Kelompok intoleran selama ini dinilai selalu berpikiran radikal dan berseberangan dengan prinsip negara. Kelompok tersebut paling tak bisa menerima sistem pemerintahan Indonesia saat ini.
"Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi menjadi ancaman," ujar Rais Aam PBNU Ma'aruf Amin dalam taushiyah kebangsaan 'Fikih Tawassuth dan Tasamuh dalam Membangun Perdamaian dan Indonesia Bebas Korupsi' di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2017.
Menurut dia, ada dua hal yang mampu melawan kelompok intoleran. Cara itu ialah melalui kontra radikalisme dan deradikalisasi.
"Kontra radikalisme berupa penangkalan agar orang tidak terprovokasi. Sedangkan deradikalisasi mengembalikan orang yang sudah terprovokasi, sudah masuk," beber Maa'ruf.
Kontra radikalisme yang efektif, ucap dia, lewat jalur dakwah seperti ceramah dan dialog kebangsaan. "Ini agar bisa menjaga tatanan kehidupan bangsa bernegara dalam menghadapi radikalisme. Ini tantangan kita yang sumbernya dari cara berpikir yang intoleran dan tektual lalu melahirkan radikalisme," ucap dia.
Presiden Minta Masyarakat tak Mudah Terprovokasi
Menjelang tahun politik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak agar menjaga ketenangan, ketenteraman di kota dan kabupaten masing-masing. Ia mengingatkan, agar masyarakat tak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar.
"Jangan sampai kita ini gampang dikipas-kipas, dipanas-panasi. Kita ini saudara semuanya, saudara se-Provinsi Jawa Tengah, saudara sebangsa dan setanah air. Jangan sampai ada yang gampang dipanas-panasi," kata Jokowi di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/10).
Presiden mengingatkan, kontestasi politik hanya berlangsung lima tahun sekali. Karena itu, ia meminta agar tak terjadi konflik dengan masyarakat lainnya yang dapat menyebabkan perpecahan.
"Harusnya tetap rukun dengan dengan tetangga. Harus tetap rukun dengan antar kampung, harus tetap rukun dengan saudara dan teman-temannya. Coblos. Sudah. Jangan sampai kita ini sebagai bangsa besar nanti terpecah gara-gara urusan politik," ujarnya.
Presiden mengatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan keanekaragaman budaya, suku, dan agama. Karena itu, masyarakat juga harus menjaga toleransi dan persatuan.
Di momentum tahun politik ini, lanjut dia, diharapkan tak terjadi konflik antar masyarakat. Presiden pun mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan tak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terkonfirmasi. (Metrotvnews/Republika)
