Tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Pakar ekonomi Prof Firmanzah menilai kinerja ekonomi selama tiga tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah cukup baik dan terkendali. "Sejumlah indikator ekonomi dalam tiga tahun terakhir ini, sudah cukup baik dan terkendali," katanya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, indikator makro ekonomi seperti cadangan devisa terus menguat, nilai tukar tetap terjaga, dan inflasi juga terkendali. Lalu, untuk pertumbuhan ekonomi, memang capaiannya tidak terlalu tinggi, tapi dalam kondisi ekonomi dunia seperti saat ini, angka lima persen sudah optimal.

Menurut Rektor Universitas Paramadina yang akrab disapa Fiz tersebut, negara berbasis komoditas serupa Indonesia seperti Brasil, dan Rusia malah tumbuh negatif, serta Venezuela mesti menghadapi konflik politik dan sosial.

"Sedangkan, ekonomi Indonesia tetap terjaga," ujarnya.

Kemudian, indikator ekonomi lainnya yakni peringkat investasi juga menunjukkan perbaikan.

"Lembaga rating keuangan dunia seperti Standard & Poors, Moodys dan Fitch Ratings memasukkan Indonesia dalam negara layak investasi," ujarnya.

Demikian pula, lanjutnya, pembangunan infrastruktur yang tergelar di sejumlah daerah memberikan dampak positif dan gejolak harga pangan juga terkendali.

Ia juga mengapresiasi sejumlah program ekonomi kerakyatan seperti penyamaan harga BBM di seluruh Indonesia yang telah membantu masyarakat khususnya di Indonesia timur, lalu kredit usaha rakyat (KUR) yang meningkatkan kegiatan UMKM khususnya usaha mikro, dan program sertifikasi lahan, sehingga petani mempunyai akses pendanaan ke perbankan.

Namun demikian, Fiz memberikan sejumlah catatan terhadap tiga tahun kinerja ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK.

"Pertama, angka pengangguran memang sedikit menurun, tapi cenderung landai. Sementara, pekerja informal cenderung membesar. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah, penyerapan pekerja formal mesti diperbesar," katanya.

Catatan lain, pelibatan sektor swasta daerah terutama menengah ke bawah, dalam proyek infrastruktur perlu diperluas.

"Pengusaha daerah jangan hanya jadi penonton dari pembangunan infrastruktur di daerahnya. Perlu ada political will dan good will dari pemerintah pusat agar proyek-proyek tertentu diserahkan ke pengusaha daerah. Jangan semua BUMN dan pengusaha swasta besar, sehingga ada pemerataan," ujarnya.

Terakit program pengentasan kemiskinan, Fiz memberi catatan agar lebih dilakukan sinkronisasi lintas kementeran dan lembaga.

Sekarang ini, ada 28 juta orang miskin di Indonesia yang membutuhkan fokus penanganan dan program.

"Memang ada penurunan angka kemiskinan, tapi sangat kecil dan tidak sebanding dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang besar. Sekarang ini program kemiskinan masih berjalan sporadis. Kementerian Desa, Kementan membuat program kemiskinan sendiri, BUMN dengan CSR-nya juga sendiri. Perlu ada sinkronisasi program. sehingga alokasi resources lebih tepat sasaran dan berdampak," katanya.

Selain itu, program pengentasan kemiskinan juga memerlukan penguatan dan perbaikan data.

Fiz juga meminta kabinet khususnya menteri ekonomi untuk fokus ke penuntasan agenda ekonomi pada sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

"Tahun depan mulai tahun politik, ada 171 pilkada pada 2018, serta agenda pileg dan pilpres juga sudah mulai marak. Para menteri harus fokus. Kalau ada menteri yang mau berpolitik, sebaiknya segera mengundurkan diri, karena tantangan ekonomi makin besar pada tahun politik," katanya.

"Dalam tiga tahun terakhir ini, ekonomi sudah cukup baik. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi kinerjanya, terutama menghadapi tahun politik mulai 2018," demikian Fiz.

Wiranto: stabilitas Polhukam terjaga baik

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menjelaskan, dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla stabilitas politik, hukum dan keamanan, dalam kondisi sangat baik.

"Untuk bisa membangun perlu ada stabilitas, politik, keamanan, dan hukum. Secara umum, tiga tahun ini, stabilitas cukup baik," tegas Wiranto saat Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum, dan Pemajuan Kebudayaan, di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis.

Menurut Wiranto, stabilitas merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dan pada ujungnya untuk menyejahterakan dan memberi keadilan bagi masyarakat.

Ia menyebutkan, meski indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan, namun stabilitas polhukam masih terjaga dengan baik.

Menurut dia, maraknya informasi hoaks juga menyebabkan stabilitas polhukam sedikit terganggu dan berdampak terhadap kinerja pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah berencana mengambil tindakan tegas untuk melawan pihak-pihak yang sering membiaskan informasi soal pemerintah, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa akurat.

"Hasilnya di masyarakat sudah beda dengan realitas yang ada. Kita akan buat satu integrasi media sosial. Sehingga, apa yang dilakukan pemerintah, masyarakat bisa menginformasikan dengan benar, tidak dimanipulasi oleh siapa pun," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wiranto juga menyampaikan untuk mengatasi ancaman siber (dunia maya), pihaknya membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang akan aktif pada akhir tahun ini.

"Kita perlu membangun suatu ketahanan dan pertahanan dari serangan siber," tuturnya.

Penguatan di bidang siber penting menurutnya, karena di Indonesia, penanganannya belum terintegrasi, sehingga tidak maksimal.

Sementara itu, ancaman moderen yang ada terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), antara lain adalah ancaman siber.

"Serangan sekarang bukan lagi serangan tradisional berbentuk militer, tapi sudah menjadi serangan siber, yang sudah seperti terorisme, yang tidak mengenal batas wilayah dan negara, dan tidak tunduk pada aturan tertentu," ujarnya. (Antaranews.com)