Presiden: perlu langkah inovatif tarik investasi ke Indonesia

Presiden Joko Widodo mengatakan perlu langkah-langkah yang inovatif untuk menarik investasi yang lebih banyak lagi ke Indonesia. Hal ini diungkapkan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik insentif investasi yang diikuti oleh para menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Menurut Presiden, insentif-insentif untuk investasi di semua bidang dalam rangka menarik minat investasi, minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

"Saya ingin menekankan bahwa momentum kita saat ini sangat baik, daya saing kita terus meningkat, global competitiveness index kita juga tahun 2017/2018 berada pada posisi 36. Dan momentum ini harus diikuti dengan terobosan-terobosan, dengan langkah-langkah yang inovatif untuk menarik investasi lebih banyak lagi ke negara kita," kata Jokowi di depan para Menteri Kabinet Kerja yang hadir.

Kepala Negara melihat negara-negara lain dalam upaya menarik investor dengan menawarkan berbagai insentif untuk meningkatkan daya tarik bagi investor untuk masuk ke negaranya.

Presiden juga mengungkapkan saat berkunjung ke India, Pakistan, Bangladesh dan Srilanka, dirinya juga melihat bahwa mereka juga melakukan langkah-langkah yang sama.

"Sangat progresif, sangat atraktif, terutama dalam mempromosikan berbagai kemudahan-kemudahan investasi di negara mereka menawarkan skema-skema insentif yang sangat menggiurkan yang diberikan kepada investor," katanya.

Artinya, lanjutnya, jika tidak melakukan perbaikan-perbaikan dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan, tidak memangkas regulasi-regulasi yang menghambat, maka Indonesia akan semakin ditinggal.

"Saya melihat beberapa kementerian sudah memangkas regulasi-regulasi, memangkas aturan-aturan yang menghambat. Dan saya minta langkah ini terus diteruskan dan dilanjutkan sampai ke provinsi, kabupaten dan kota," katanya.

Presiden juga minta dikalkulasi insentif-insentif apa yang diberikan yang bisa ditawarkan kepada investor, baik investor di dalam negeri, maupun investor luar.

"Misalnya terkait dengan pemberian tax holiday, tax allowance yang lebih menarik sebagai bagian investasi. Dan saya minta segera ini dilakukan, dikalkulasi bersama-sama baik Menteri Keuangan dan seluruh kementerian yang terkait, oleh Menko," katanya.

Presiden juga meminta laporan skema insentif untuk tax holiday, tax allowance yang sudah ada, namun pemanfaatannya masih sangat rendah sehingga perlu dievaluasi.

"Insentif-insentif investasi lainnya yang diluncurkan sebelumnya paket-paket kebijakan kita juga saya minta untuk dikawal khusus. Kawal eksekusinya di lapangan dan ini bisa menjadi bagian dari langkah-langkah perbaikan kita dalam kemudahan berusaha," katanya.

Jokowi juga mengungkapkan telah menerima laporan dari menteri-menteri ekonomi.

"Tadi pagi Menteri Ekonomi juga sudah melaporkan kepada saya mengenai perkembangan selesainya single submition. Saya kira kalau ini nantinya bisa selesai. Bulan-bulan Maret, saya kira ini akan mempercepat proses-proses perizinan berusaha yang ada di negara kita," katanya.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss merangkap Liechtenstein Muliaman Darmansyah Hadad mengaku ingin meningkatkan investasi dan ekspor Swis di Indonesia.

"Saya kira fokus pada investasi dan ekspor, itu penting mendorong lokomotif pertumbuhan ekonomi. Saya kira pesan presiden kita harus membuat iklim investasi lebih baik supaya investasi bisa masuk dan menciptakan enviroment agar ekspor bisa terus dilakukan," kata Muliaman di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Muliaman pada hari ini dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Dubes untuk Swiss merangkap Liechtenstein. Muliaman adalah mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Makanya perjanjian FTA (Free Trade Area) dengan Swiss harus segera diselesaikan, agar kita bisa manfaatkan FTA itu untuk meningkatkan ekspor. Saya kira tidak hanya Swiss tapi yang lain juga," tambah Muliaman.

Sehingga fokus hubungan Indonesia dan Swiss pada masa datang masih tetap berfokus pada investasi dan peningkatan ekspor.

"Selama ini perdagangan baik Indonesia surplus besar sekitar 1,2 miliar dolar AS, saya kira bisa terus kita dorong lebih jauh karena potensi besar, dari sini banyak ekspor emas dan hasil pertanian," ungkap Muliaman

Indonesia, menurut Muliaman dijadikan negara prioritas oleh Swiss setelah Tiongkok, Jepang dan Singapura.

"Jadi perhatian pemerintah Swiss kepada Indonesia malah alokasikan budget besar untuk mendorong hubungan bilateral. Saya kira pesan presiden jelas mendorong investasi dan ekspor," jelas Muliaman.

Sedangkan investasi Swiss misalnya di bidang mesin, farmasi, dan hiasan.

"Tidak juga Swiss sebagai tax haven (surga pajak), apalagi dengan automatic exchange information, saya kira (tax haven) tidak lagi menjadi isu atau tema. Swiss mendorong peningkatkan investasi atau kemudahan berbisnis sama seperti kita Indonesia," jelas Muliaman. (Antaranews)