Drama Mako Brimob Berakhir dengan Lima Korban Polisi

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menegaskan operasi penanggulangan kerusuhan di Mako Brimob sejak 36 jam terakhir, telah berakhir pada Kamis pagi pukul 07.15 WIB.

Saat memberikan keterangan pers di Mako Brimob, Depok, Kamis, dia menyebutkan sekitar 95 persen narapidana dan tahanan teroris telah menyerahkan diri dan akan dilakukan isolasi dan pemindahan tahanan.

Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin menyatakan narapidana teroris sebanyak 156 orang terlibat menyanderaan terhadap sembilan anggota Polri.

Dari sembilan anggota Polri yang menjadi korban penyanderaan itu terdiri dari lima anggota gugur dan empat anggota mengalami luka.

Diungkapan Syafruddin, operasi penanggulanan penyanderaan itu tidak memakan korban tewas dari pihak narapidana teroris. Namun Wakapolri meminta waktu sejam untuk memastikan operasi tersebut tidak menimbulkan korban tewas dari kelompok narapidana itu.

Dijelaskan polisi jenderal bintang tiga itu, proses penanggulangan penyanderaan ditandai dengan seluruh narapidana teroris yang berjumlah 156 orang tersebut menyerahkan diri.

Syafruddin menegaskan operasi penanggulanan tersebut tidak terjadi negosiasi, kesepakatan maupun tawar menawar antara petugas kepolisian dengan kelompok penyandera.

Pengusutan Tuntas Insiden Kerusuhan Mako Brimob

Di lain pihak Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas dan mengungkapkan secara terinci penyebab dan kronologi terjadinya kerusuhan yang terjadi di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (8/5).

Bambang juga meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mengevaluasi terhadap rasio jumlah sipir yang tidak berbanding lurus terhadap jumlah tahanan guna mengantisipasi terulangnya kerusuhan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Bambang juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi dan menyebarkan berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya.

Napi Teroris Harus Ditangani Khusus

Ketua SETARA Institute Hendardi menyataman sistem penjara napi teroris harus dievaluasi lagi karena narapidana teroris tidak bisa lagi di bawah penanganan biasa.

"Peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan narapidana dan lembaga pemasyarakatan terorisme tidak bisa menggunakan standar biasa karena narapidana teroris masuk kategori risiko tinggi dan perlu penanganan khusus," kata Hendardi di Jakarta, Kamis (10/5/2018).

Menurut Hendardi, penyerangan napi terorisme menunjukkan kekuatan kelompok teror masih eksis dan efektif berjejaring dan terus menjadi ancaman keamanan.

Hendardi menyarankan penyikapan atas terorisme harus terus dilakukan dan dimulai dari hulu terorisme, yakni intoleransi.(MZ/AntaraNews)