Pekerjaan Rumah Ekonomi Pemerintahan Baru

KPU belum mengumumkan secara resmi hasil pemilu presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Tapi para ekonomi menyerukan supaya pemerintahan baru tetap menjalankan reformasi struktural bahkan lebih masif dari sebelumnya sehingga Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.

Situs Kontan melaporkan, Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, pemerintah masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 5,5%-6%. Caranya dengan mengisi industri menengah atau bahan baku yang selama ini menjadi kelemahan Indonesia. Hal ini juga dilakukan, untuk menekan defisit transaksi berjalan alias currenct account deficit (CAD).

Dari sisi inflasi, pemerintah juga diminta agar terus menjaga stabilitas harga, walaupun pemerintah dinilai cukup berhasil menjalankannya. Untuk stabilitas nilai tukar rupiah, David meminta pemerintah menjaga stabilitas ketergantungan terhadap aliran dana portofolio. Jika CAD bisa lebih ditekan maka nilai tukar rupiah juga akan lebih stabil. Selain itu, peluang suku bunga acuan yang lebih rendah juga semakin terbuka lebar.

Analis ekonomi ini meminta pemerintah agar membuat tarif pajak korporasi dalam negeri lebih kompetitif melalui pemangkasan tarif. Hal ini memang akan membuat penerimaan pajak dalam negeri berkurang.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, setidaknya ada tiga pekerjaan rumah utama di bidang perekonomian yang mesti menjadi prioritas ekonomi pemerintahan baru untuk jangka pendek.

Pertama, soal perpajakan. Pemerintah mesti mengungkit rasio pajak lebih tinggi untuk menambah penerimaan negara. Tahun lalu, rasio pajak memang naik sedikit dari sebelumnya menjadi 11 persen. Hal kedua yang dinilai mendesak oleh Indef perbaikan neraca transaksi berjalan yang masih terus mencatatkan defisit. Tahun ini, laju impor memang mulai terlihat menurun. Namun Eko mengatakan, upaya itu harus terus berlanjut secara konsisten, terutama impor barang konsumsi.

Ketiga, Eko menuturkan, pemerintah harus mampu menjaga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Apalagi, dana bantuan sosial tidak bisa terus dipertahankan seperti tahun ini. (PH)