Gandeng Swasta, Alokasi APBN Bangun Ibu Kota Baru Seperlima

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan ibu kota baru tak akan melebihi Rp 100 triliun. Sebab, pemerintah akan bekerja sama dengan swasta dalam membangun ibu kota baru.

“Kalau saya melihat pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp 100 triliun,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1).

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), biaya membangun ibu kota baru ini mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi dari APBN hanya sebesar 19,2 persen, sedangkan sisanya diserahkan kepada swasta.

Sementara itu, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Ibu Kota telah rampung dan tinggal ditandatangani Presiden Jokowi. 

Dengan aturan tersebut, Badan Otorita akan dibentuk dan mempersiapkan pembangunan ibu kota baru RI. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan payung hukum tersebut akan terbit usai diteken Jokowi.  

Suharso menjelaskan badan tersebut nantinya memiliki kedudukan setingkat kementerian. Dengan begitu, kerja Badan Otorita Ibu Kota dapat melibatkan semua kementerian atau lembaga.Dia menjelaskan Badan Otorita memiliki masa kerja hingga pembangunan ibu kota baru selesai. Selanjutnya, badan tersebut akan digantikan oleh pemerintahan yang dibentuk di provinsi ibu kota baru.(PH)