Wamenlu Iran: Badan Tenaga Atom Internasional Tidak Boleh Menjadi Alat Politik

Pars Today - Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menekankan bahwa beberapa negara menggunakan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk tujuan politik dan bahwa lembaga ini harus bertindak secara imparsial, adil, dan jujur.

Dalam wawancara dengan jaringan Rusia Russia Today, Saeed Khatibzadeh, Wakil Menteri Luar Negeri Iran dan Kepala Pusat Studi Politik dan Internasional, menilai tindakan tiga negara Eropa dan Amerika Serikat baru-baru ini dalam mengaktifkan mekanisme Snapback ilegal dan tidak valid, serta mengumumkan bahwa Iran siap menghadapi sanksi dan pembatasan.

Menurut laporan Tasnim, Saeed Khatibzadeh, yang juga Kepala Pusat Studi Politik dan Internasional Urusan Luar Negeri Iran, menambahkan bahwa tindakan ini bukan hanya tidak valid dari perspektif hukum, tetapi juga salah secara strategis dan menunjukkan bahwa Eropa dan Amerika Serikat tidak signifikan di kancah global.

Merujuk pada dukungan lebih dari 100 negara Gerakan Non-Blok untuk Iran dan penolakan mereka terhadap sanksi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran menekankan bahwa Iran memiliki kebijakan luar negeri yang koheren berdasarkan hukum internasional dan bahwa sanksi sepihak AS adalah ilegal dan tidak adil.

Khatibzadeh mengatakan bahwa Iran selalu bekerja sama sepenuhnya dengan IAEA dan bahwa semua fasilitas berada di bawah pengawasan ketat, tetapi tindakan agresif Israel dan dukungan AS telah mengganggu proses kerja sama tersebut.

Wamenlu Iran menekankan bahwa IAEA harus menjadi lembaga yang netral dan teknis serta melindungi fasilitas nuklir, alih-alih menjadi alat untuk tujuan politik.

Kepala Pusat Studi Politik dan Internasional Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan, "Kekuatan dan dominasi tidak membawa perdamaian, dan cara untuk menegakkan keadilan dan keamanan di dunia adalah kerja sama dan penghormatan terhadap hukum internasional; Iran terus mempertahankan haknya yang sah untuk membela diri dan berusaha untuk tidak mengalihkan perhatian global dari agresi Israel dan isu Palestina."(sl)