Iranphobia, Kebijakan Umum AS dan Negara Pesisir Teluk Persia

Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab menuding Republik Islam Iran sebagai pengekspor sektarianisme. Tudingan Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan tersebut sejalan dengan kebijakan memecah belah yang diterapkan oleh Arab Saudi di kawasan.

Menurut Menlu UEA, apa yang ia sebut sebagai intervensi Iran di kawasan harus dihadapi. Hal ini disampaikan Sheikh Abdullah bin Zayed dalam konferensi pers bersama mitranya dari Jerman, Frank-Walter Steinmeier.

Joe Biden, Wakil Presiden Amerika Serikat yang berkunjung ke UEA dalam wawancara dengan surat kabar negara ini, juga menyinggung isu-isu terkait Iran. Ia mengatakan, dengan pendekatan efisien dan tegas, kami telah mencegah Iran mencapai senjata nuklir, dan hasilnya, kawasan menjadi lebih aman.

Ia menambahkan, pada waktu yang sama, kami juga telah mengambil langkah-langkah maju untuk memperkuat keamanan bagi semua sekutu kami di negara-negara Teluk Persia dan kawasan supaya mereka memiliki posisi kuat dalam berinteraksi dengan Iran.

Pernyataan dua pejabat tinggi kedua negara tersebut pada dasarnya mengejar dua tujuan tertentu. Tujuan pertama adalah melanjutkan kebijakan Iranphobia di kawasan yang dikejar bersama oleh kalangan politik Barat dan sejumlah rezim reaksioner di kawasan dengan kendali langsung Arab Saudi.

Tujuan Kedua adalah pemanfaatan ketegangan di kawasan, dimana hal ini akan mendorong negara-negara Arab di kawasan dan di pesisir Teluk Persia termasuk UEA untuk membeli senjata dengan nilai miliaran dolar dari AS dan negara-negara Eropa.

Biden dalam pernyataan juga menyinggung volume perdagangan AS dengan UEA yang mencapai 25 miliar dolar. Ia menjelaskan, negara-negara Arab di pesisir Teluk Persia adalah sekutu besar perdagangan AS di Timur Tengah.

Kebijakan terbaru para menteri negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC) yang memasukkan Gerakan Muqawama Islam Lebanon (Hizbullah) ke dalam daftar kelompok-kelompok teroris dan kebijakan gila perang Arab Saudi di Yaman, Lebanon dan Suriah menunjukkan bahwa kebijakan AS di kawasan adalah mendorong ketegangan sektarian dan perselisihan politik.

Faktanya, AS menolak menjelaskan peran Iran di tingkat regional dan internasional, sebab, jika hal itu dilakukan oleh Washington, maka sama halnya menerima posisi Tehran sebagai sebuah kekuatan regional. Namun dalam beberapa kasus, termasuk masalah Afghanistan dan Irak, para pejabat AS mengakui peran efektif Iran dalam transformasi kawasan.

Contoh dari pengakuan tersebut dilontarkan oleh Barack Obama, Presiden AS. Pasca penandatanganan JCPOA (Rencana Aksi Bersama Komprehensif) pada bulan Juli 2015, Obama kepada The New York Times mengatakan, Iran harus berada di samping Arab Saudi, Turki dan Rusia sebagai bagian dari solusi krisis Suriah.

10 tahun lalu, para pejabat AS menganggap sanksi sepihaknya terhadap Iran dan embargo keji Dewan Keamanan PBB serta sanksi Uni Eropa terhadap Tehran sebagai keputusan yang benar demi menciptakan keamanan regional dan mencegah Iran mencapai senjata nuklir. Sanksi-sanksi tersebut diberlakukan dengan dalih kekhawatiran atas sifat program nuklir Iran.

Menyusul pelaksanaan JCPOA, langkah-langkah tersebut berhenti. Yukiya Amano, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan, belum ada bukti dan tanda yang menunjukkan adanya pelanggaran dalam progran nuklir Iran.

Hal itu dikatakan Amano dalam sebuah pernyataan yang ditujuan kepada Dewan Gubernur IAEA pada Senin (7/3/2016). Ia menambahkan, Iran diajak untuk berpartisipasi dalam semua aktivitas IAEA.

Namun perkembangan ini bukan berarti ada perubahan dalam pendekatan permusuhan AS terhadap Iran. Washington tidak berhenti dalam mengambil sikap anti-Tehran meski telah dicapai kesepakatan nuklir. AS mulai mengungkap program pertahanan rudal Iran dan menyatakan kekhawatiran atas kemampuan pertahanan negara ini.

AS selama tiga dekade ini juga menuding Iran sebagai pendukung terorisme dan pelanggar Hak Asasi Manusia. Dengan dalih tersebut, Washington berusaha menekan Tehran. Perilaku permusuhan para pejabat Gedung Putih dan pernyataan irasional sejumlah pejabat Arab di kawasan mengindikasikan bahwa proyek Iranphobia masih menjadi agenda mereka. Para pelaku dari skenario ini berusaha melanjutkan kebijakan memecah belah mereka pasca pelaksanaan JCPOA. (RA)