Amoli Larijani: HAM Menjadi Alat Penekan Negara Lain
-
Ayatullah Sadegh Amoli Larijani, Ketua Mahkamah Agung Iran
Ketua Mahkamah Agung Republik Islam Iran mengatakan, para musuh seperti Amerika yang memiliki rapor hitam terkait hak asasi manusia menggunakan HAM sebagai alat untuk menekan Iran dan sejumlah negara lain.
Menurut laporan IRNA, Ayatullah Sadegh Amoli Larijani, Ketua Mahkamah Agung Iran Sabtu malam (23/6) bersamaan dengan peringatan Pekan Kehakiman hadir di televisi dan menjelaskan kinerja lembaga kehakiman.
"Ketika lembaga-lembaga internasional HAM mendapat informasi dari sebuah kelompok kriminal dan rusak seperti Munafikin (MKO), bagaimana berharap dapat mengawasi dan menilai variabel HAM diIran," ungkap Amoli Larijani.
Ayatullah Amoli Larijani menjelaskan bahwa dalam pembahasan HAM antara kami dengan Barat, masih ada masalah prinsip yang belum terselesaikan seperti pembahasan manusia dan hak manusia itu apa.
"Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Republik Islam Iran, khususnya kepada lembaga kehakikan negara ini semuanya tidak benar," jelas Amoli Larijani.
Ketua Mahkamah Agung Iran melanjutkan kritikannya kepada lembaga-lembaga internasional termasuk PBB yang di bidang HAM justru mengekor negara-negara seperti Amerika.
"Negara-negara ini telah melakukan kejahatan terbesar baik di kawasan maupun di luar kawasan lalu menuduh Republik Islam Iran melanggar HAM. Ini tidak dapat diterima," tambah Amoli Larijani.
Ayatullah Amoli Larijani kemudian menyinggung kejahatan yang dilakukan terhadap warga Palestina di daerah-daerah yang diduduki oleh rezim Zionis, penistaan kepada hak warga Syiah Bahrain, mengagresi rakyat sipil Yaman dan begitu juga kejahatan AS di Irak dan Afghanistan serta Vietnam di masa lalu.
"Tidak aneh bila Amerika dan sebagian kekuatan Barat menuduh Iran melanggar HAM," pungkas Amoli Larijani.
Ia juga mengisyaratkan kebijakan anti kemanusiaan pemerintah Amerika terkait pemisahan paksa anak-anak dari orang tuanya yang melakukan imigrasi ke Amerika. Menurutnya, penting untuk memberikan informasi kepada publik soal kondisi HAM agar negara-negara kuat dan media mainstream tidak dapat mengubah opini publik.
