Oposisi Bahrain Sepakat Boikot Pemilu Parlemen Mendatang

Pemilu parlemen Bahrain akan diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang, namun kelompok oposisi berencana untuk memboikot pemilu tersebut.

Sejak 14 Februari 2011, rakyat Bahrain bangkit memprotes dan menentang penindasan yang dilakukan oleh rezim Al Khalifa.

Rakyat yang awalnya memiliki tuntutan sipil dan reformis ditekan dan ditumpas oleh rezim Al Khalifa dengan dukungan dari rezim Al Saud.

Para pemimpin politik dan agama yang terlibat dalam gerakan reformasi tersebut dibungkam, ditangkap, dihukum penjara jangka panjang, diasingkan dan bahkan dicabut kewarganegaraannya.

Rezim Al Khalifa tidak mempertimbangkan hak-hak politik dan sipil rakyat Bahrain dalam 11 tahun terakhir, dan sekarang meminta rakyat negara ini untuk berpartisipasi dalam pemilu parlemen.

Rezim Al Khalifa mengejar dua tujuan penting dalam penyelenggaran pemilu mendatang. Tujuan pertama dan terpenting adalah untuk menunjukkan bahwa meskipun 11 tahun terjadi protes rakyat, namun Al Khalifa masih memiliki legitimasi.

Tidak ada oposisi dan pengkritik Al Khalifa yang memiliki niat untuk berpartisipasi dalam pemilu mendatang, sebab, pada dasarnya mereka menganggap rezim Al Khalifa tidak memiliki legitimiasi lagi.

Oleh karena itu, partisipasi rakyat dalam pemilu parlemen mendatang dimungkinkan akan di tingkat terendah, yang tidak akan bisa dianggap sebagai landasan legitimasi.  

Tujuan terpenting kedua rezim Al Khalifa adalah siklus pemilu di Bahrain tidak berhenti. Bahrain adalah salah satu dari sedikit negara Arab yang memiliki sejarah sipil yang panjang.

Pemilu parlemen diadakan sejak tahun-tahun pertama kemerdekaan Bahrain pada 1970-an, tetapi kemudian berhenti dan ditutup selama sekitar tiga dekade.

Pada awal abad baru, pemilu parlemen Bahrain berlangsung, dan meskipun hanya sebuah pertunjukan dan hanya formalitas, pemilu itu selalu digelar.

Dengan menggelar pemilu baru, rezim Al Khalifa juga berusaha menyampaikan pesan bahwa meski ada protes dan gerakan kebangkitan rakyat, pemilu tetap ada di dan digelar di Bahrain.

Pada dasarnya, fungsi pemilu tidak penting dalam hal pengaturan kekuasaan tetapi dalam hal jangkauan propaganda untuk rezim Al-Khalifa, pemilu itu penting.

Oposisi rezim Al Khalifa akan memboikot pemilu karena beberapa alasan penting. Pertama, rezim Al Khalifa tidak memiliki legitimasi, dan pemilu dianggap sebagai pertunjukan untuk menipu opini publik global.

Dalam hal ini, gerakan Islam Al Wefaq (Al-Wefaq National Islamic Society), yang merupakan salah satu gerakan kritis dan oposisi di Bahrain, dalam sebuah pernyataan, mengumumkan pemboikotan atas pemilu, dan menyatakan bahwa pemboikotan adalah salah satu alat penting dalam mendelegitimasi rezim tirani.

Alasan kedua adalah para kritikus dan oposisi berpendapat bahwa parlemen hingga sekarang tidak memiliki fungsi khusus dalam sistem politik Bahrain. Parlemen Bahrain bahkan tidak mampu memenuhi tugas penting legislasi. Sebab, parlemen ini di bawah sistem dan kekuatan rezim Al Khalifa yang diktator. Parlemen berada di tangan rezim, dan hanya menjadi alat untuk menyetujui kebijakan Al Khalifa.

Alasan ketiga adalah pemilu mendatang untuk menstabilkan sistem otoriter Bahrain yang bertentangan dengan kepentingan rakyat negara ini.

Pemimpin spiritual Revolusi Rakyat Bahrain Sheikh Isa Qassem dalam sebuah pernyataan mengumumkan pemboikotan atas pemilu mendatang.

Dia mengatakan, pemilu mendatang adalah pemilu palsu dan kebohongan yang mengabaikan hak-hak rakyat. Pelaksanaan proses pemilu mendatang didasarkan pada rencana rezim zalim Bahrain dan sejalan dengan realisasi tujuan otoriter dan unilateral yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Karena alasan ini, pemboikotan atas pemilu dimasukkan dalam agenda sebagai strategi utama oposisi, yang merupakan sebagian besar penduduk Bahrain. (RA)