Mengenai Pemerintahan Baru Lebanon, Ini Kata Senior Hizbullah

Seorang anggota Dewan Pusat Hizbullah Lebanon menekankan bahwa pembentukan pemerintahan baru Lebanon yang memiliki kekuatan, kewenangan dan kriteria yang penuh adalah suatu keharusan.

Lebanon saat ini menghadapi krisis pembentukan pemerintahan baru yang belum terwujud. Konsultasi untuk pemilihan kandidat yang akan menempati posisi kementerian-kementerian sejauh ini belum membuahkan hasil karena ketidaksepakatan antara Perdana Menteri Najib Mikati dan Presiden Michel Aoun.

"Dalam beberapa hari mendatang, kita akan menyaksikan pembentukan pemerintahan yang akan menciptakan suasana positif di seluruh negeri dan memperkuat untuk mengambil langkah selanjutnya guna keluar dari krisis ini," kata Sheikh Nabil Qaouq seperti dikutip al-Manar, Minggu (25/9/2022).

Anggota Dewan Pusat Hizbullah Lebanon ini menyinggung semakin intensifnya krisis di Lebanon, dan mengatakan, beberapa pihak dan kelompok di dalam Lebanon dan di beberapa negara tidak ingin Lebanon menjadi lebih baik dan keluar dari krisis, bahkan mereka berusaha memanfaatkan penderitaan rakyat Lebanon untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya.

Sheikh Nabil Qaouq menegaskan, prioritas Hizbullah adalah berusaha mencari solusi nyata dan mengurangi penderitaan rakyat Lebanon.

Pejabat senior Hizbullah ini lebih lanjut memperingatkan campur tangan kedutaan beberapa negara asing dalam masalah pemilu presiden Lebanon.

Sheikh Nabil Qaouq mengatakan, intervensi ini akan menjauhkan Lebanon dari kesepakatan dan membuat pemilu presiden semakin sulit.

Dia juga menyinggung meningkatnya posisi Lebanon berkat upaya dan peran Hizbullah atau Muqawama.

"Jika bukan karena Muqawama (perlawanan), musuh, Israel dan sekutunya akan melakukan pengeboran minyak dan gas di perairan Lebanon dan tidak akan menunggu siapa pun, tetapi Muqawama (Hizbullah) berhasil memperkuat posisi negosiator Lebanon dan menempatkan negara ini di jalan untuk mencapai kemenangan baru," pungkasnya. (RA)