Gempa Susulan Badai Al Aqsa di Israel

Sejak terbentuknya kabinet ekstrem Netanyahu, friksi internal di bumi Palestina pendudukan semakin dalam dan luas.

Friksi ini pun kemudian merembet ke tengah masyarakat dan pendukung kedua pihak berulang kali menggelar demo dan terkadang terlibat bentrokan, bahkan berujung pada kekerasan.

Friksi ini juga merembet ke militer, dan dukungan militer kepada kubu anti draf reformasi yudisial dan sebaliknya dukungan Kementerian Keuangan dan Keamanan Dalam Negeri terhadap kabinet Netanyahu hingga milisi bersenjata yang didukung oleh partai-partai sayap kanan melawan tentara, membuat pemerintahan Netanyahu telah mengadu tentara satu sama lain dan telah menyebabkan konflik verbal berkali-kali.

Dalam situasi seperti ini, operasi kejutan badai Al-Aqsa, meskipun akibat guncangan dam syok dalam beberapa hari, membuat friksi dan perpecahan internal dilupakan, namun dengan ketidakmampuan pemerintahan Netanyahu untuk menangani operasi ini di satu sisi, dan pengabaian isu nasib tawanan Israel, berbeda dengan pendekatan sebelumnya, ditambah dengan isu-isu yang berkaitan dengan operasi darat, telah menciptakan isu kontroversial lainnya.

Menurut surat kabar Yediot Aharonot, tiga menteri rezim Zionis berusaha mengundurkan diri untuk memaksa Netanyahu menerima tanggung jawab atas kegagalan operasi Badai Al-Aqsa, dan 75 persen warga Israel menganggap Netanyahu bertanggung jawab atas kegagalan melindungi permukiman di sekitar Jalur Gaza. Lebih dari separuh pemilih dari partai berkuasa Likud juga menginginkan Netanyahu mengundurkan diri setelah perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Selama aksi demo ribuan orang hari Sabtu di Tel Aviv, banyak demonstran menentang kabinet Netanyahu dan kinerjanya selama operasi Badai al-Aqsa. Demonstran dalam aksinya kepada Hamas mengatakan bahwa mereka bersedia menyerahkan Netanyahu sebagai imbalan pembebasan anak-anak mereka.

Menurut Nadaf Ayal, pengamat Koran Yediot Aharonot, Benyamin Netanyahu, perdana menteri Israel sampai saat ini belum sadar dan waspada, serta memimpin kabinetnya tanpa strategi yang jelas.

Seorang anggota Knesset juga menyatakan bahwa kabinet Netanyahu belum pulih dan belum mampu menangani urusan di bawah bayang-bayang keadaan darurat.

Pengunduran diri Menteri Penerangan Israel, Galit Distel-Atbaryan serta pencopotan menteri kesehatan rezim ini dalam beberapa hari lalu adalah indikasi dari friksi ini selama pemerintah saat ini pimpinan Benjamin Netanyahu, tapi perpecahan ini tidak terbatas pada perubahan ini.

Friksi ini bahkan menbuat Yair Lapid, pemimpin kubu oposisi menolak bergabung dengan kabinet darurat.

Kabinet darurat dalam beberapa hari terakhir dibentuk dengan kehadiran sosok seperti Benny Gantz dan Gadi Eizenkot, tapi sosok seperti Itamar Ben-Gvir, menteri keamanan internal Israel saat ini juga dicoret dari list kabinet darurat.

Ben-Gvir termasuk tokoh yang bergabung dengan aliansi Netanyahu, dan sedikit demi sedikit berubah menjadi masalah besar dalam pemerintahan ini.

Menurut jajak pendapat yang ada, dalam atmosfer internal Israel, Partai Likud pimpinan Nentayahu mulai menurun dalam beberapa pekan terakhir, dan dari 28 kursi dalam jajak pendapat 6 Oktober 2023 (sehari sebelum operasi Badai Al Aqsa), turun menjadi 18 kursi.

Dalam hal ini, kubu oposisi seperti partai Benny Gantz malah naik, dan ini memicu potensi perubahan pemerintah setelah perang Gaza menjadi lebih besar.

Perpecahan ini tidak terbatas pada partai dan elit politik, tapi juga merembet ke penduduk di bumi pendudukan.

Menurut jajak pendapat, 80 persen warga bumi pendudukan, menyebut Netanyahu bertanggung jawab atas perang, dan angka ini di antara pemilih Partai Likud mencapai 70 persen.

Selama beberapa hari lalu, digelar demo besar-besaran di depan Kementerian Perang rezim ini, di mana para demonstran menuntut pengunduran Netanyahu.

Dari sisi lain, menyusul penundaan berulang rencana serangan darat ke Jalur Gaza, telah terbentuk “krisis kepercayaan” dalam kabinet perang dan kabinet keamanan-politik rezim Zionis antara perdana menteri dan komandan tentara.

Friksi terkait serangan darat ke Gaza membuat anggota partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu terpecah menjadi tiga bagian:

Kelompok pertama adalah mereka yang mendukung Netanyahu dan keputusannya, dan ingin memasuki Gaza melalui jalur darat, namun mereka percaya bahwa masuknya ini tidak boleh bersifat permanen, namun serangan harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus dan kemudian meninggalkan Gaza.

Kelompok kedua adalah mereka yang berpendapat bahwa tentara harus memasuki Gaza sepenuhnya, menghancurkan Hamas dan menduduki Gaza sepenuhnya.

Sementara kelompok ketiga meyakini perang ini harus segera diakhiri dan nasib para tawanan harus ditentukan melalui perundingan.

Namun demikian, Zionis memahami dengan baik kesulitan dari serangan darat ke Gaza, dan potensinya mendapat pukulan telak dari kelompok muqawama.

Tahun 2014, militer Israel juga memasuki Gaza, tapi pada akhirnya terpaksa meninggalkan daerah ini setelah mengalami korban yang besar.

Tahun 2005, pemerintah Israel saat itu yang dipimpin Ariel Sharon meninggalkan Gaza yang ketika itu diduduki oleh rezim ini, dan terpaksa mundur dari daerah ini.

Dari sudut pandang ini, pasukan muqawama menunggu kedatangan pasukan Israel ke Gaza, sehingga dapat membalas serangan mematikan rezim ilegal ini terhadap warga sipil Palestina yang sampai saat ini menimbulkan korban tewas dan teluka sekitar 20 ribu orang, dan memaksa lebih dari satu juta warga Gaza mengungsi. (MF)