Oposisi Israel Tegaskan Penolakan terhadap UU Pengecualian Wajib Militer Haredi
Pars Today – Para pemimpin oposisi rezim Zionis Israel menegaskan akan melanjutkan upaya mereka menggagalkan draf undang-undang pengecualian wajib militer bagi Haredi.
Kanal 7 Televisi Israel melaporkan bahwa para pemimpin partai oposisi sebagai kelanjutan upaya mereka untuk mengalahkan Benjamin Netanyahu, perdana menteri Irael di pemilu mendatang, membicarakan strategi kemenangan di pemilu 2026.
Para pemimpin partai oposisi Israel mengumumkan tekad mereka untuk menentang pengesahan Rancangan Undang-Undang pembebasan wajib militer di angkatan bersenjata Israel, dan menegaskan akan terus berupaya mendorong diberlakukannya undang-undang yang mewajibkan komunitas Yahudi Ortodoks ultra-konservatif (Haredi) untuk menjalani dinas militer. Mereka menyoroti beban berat penyediaan tenaga militer yang kini sepenuhnya dipikul oleh tentara reguler dan pasukan cadangan, serta menegaskan penolakannya terhadap rancangan undang-undang pembebasan wajib militer yang sedang dibahas di Knesset.
Partai-partai oposisi juga menyinggung upaya berkelanjutan dari sekutu-sekutu Benjamin Netanyahu dalam koalisi pemerintah yang berusaha memengaruhi pemilu demi mempertahankan kekuasaan politik, dan menegaskan bahwa mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk menyelenggarakan pemilu sesegera mungkin.
Upaya oposisi Israel untuk memberlakukan undang-undang wajib militer yang setara bagi semua warga terjadi di tengah meningkatnya gelombang demonstrasi besar-besaran dari kelompok Haredi di Tel Aviv dan Yerusalem (al-Quds) pendudukan dalam beberapa pekan terakhir.
Kaum Haredi menuntut pembebasan penuh bagi para pelajar agama dari kewajiban dinas militer dan partisipasi dalam perang; namun sebagian besar warga Zionis, khususnya pihak oposisi, menekankan prinsip kesetaraan dalam kewajiban militer bagi seluruh warga.
Sebelum membentuk kabinet koalisinya, Netanyahu telah berjanji kepada kelompok Haredi bahwa rancangan undang-undang pembebasan mereka dari wajib militer akan disahkan pada awal masa jabatan perdana menterinya. Namun, karena adanya kekurangan serius personel militer di angkatan bersenjata serta penentangan dari anggota Knesset yang moderat, pengesahan undang-undang tersebut akhirnya ditunda. (MF)
