David Cameron Kunjungi Bahrain
Raja Bahrain, Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa Selasa (10/1) saat bertemu dengan mantan perdan menteri Inggris, David Cameron di Manama seraya mengisyaratkan hubungan dekat Bahrain-Inggris menuntut perluasan hubungan tersebut.
Seperti diberitakan IRNA, Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa saat bertemu dengan Cameron mengucapkan terima kasih atas upaya mantan perdana menteri Inggris ini memperkuat hubungan London-Manama serta London dengan negara-negara Arab kawasan Teluk Persia.
Di pertemuan tersebut, mantan perdana menteri Inggris juga memuji peran raja Bahrain dalam memperluas hubungan antara kedua negara dan menuntut peningkatan lebih besar di hubungan Manama-London.
Selama beberapa bulan lalu, negara-negara Arab kawasan Teluk Persia sibuk dengan lawatan petinggi Inggris termasuk Perdana Menteri Theresa May dan Menlu Boris Johnson.
Johnson 9 Desember 2016 di lawatan regionalnya ke negara-negara Arab Teluk Persia tiba di Manama dan bertemu dengan Raja Bahrain membicarakan perluasan kerjasama Inggris dan Bahrain di sektor ekonomi dan militer.
Sebelumnya Theresa May yang menghadiri sidang Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC) pada 6 Desember 2016 dan bertemu dengan para pemimpin Arab di Manama. Saat bertemu dengan Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, May mengkaji mekanisme yang ada untuk memperluas hubungan bilateral London-Manama.
Ketika petinggi Inggris berkunjung ke Bahrain untuk memperluas hubungan ekonomi dan militernya dengan negara ini, rezim Al Khalifa didakwa berbagai organisasi internasional telah melakukan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan ratusan aktivis politik serta agama Bahrain mendekam di penjara.
Meski demikian di tengah-tengah eskalasi kebijakan represif rezim Al Khalifa, Inggris dan Bahrain pada 6 Desember 2014 menandatangani kesepakatan pengokohan serta perluasan kehadiran armada laut Inggris di kawasan Teluk Persia.
Kesepakatan ini menurut aktivis HAM sebagai hadiah atas kebungkaman London terhadap pelanggaran HAM di Bahrain.
Inggris menuai kritik dari aktivis HAM dan masyarakat internasional karena tidak mengecam penumpasan dan kekerasan terhadap demonstran pro demokrasi di Bahrain.
London juga didakwa mengorbankan HAM untuk transaksi perdagangan dan militernya dengan raja Bahrain.
Bahrain sejak Februari 2011 dilanda protes damai warga menentang rezim Al Khalifa yang berkuasa.
Di aksi damainya, rakyat Bahrain menuntut reformasi politik, kebebasan, keadilan, pencabutan diskriminasi dan pembentukan pemerintahan sipil di negaranya, namun rezim berkuasa senatiasa menjawab tuntutan damai in idengan kekerasan. (MF)
