Ide Bahaya Referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak
Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, menilai pelaksanaan referendum di wilayah Kurdistan Irak bertentangan dengan konstitusi negara ini. Ia mengatakan, kepentingan warga Kurdi ada dalam bingkai keutuhan wilayah Irak.
Dalam sebuah pertemuan pada tanggal 7 Juni, partai-partai di wilayah Kurdistan Irak bersama presiden wilayah otonomi ini, Masoud Barzani, menyetujui pelaksanaan referendum kemerdekaan dari Irak pada 25 Desember 2017.
Meski ada penentangan atas ide kemerdekaan Kurdistan, Barzani sedang menyalahgunakan situasi saat ini di Irak dan mengabaikan kepentingan warga Kurdi serta mendorong iklim politik Irak ke arah konflik antar-suku. Ia tampaknya sedang mengejar kepentingan kelompoknya semata.
Mantan Panasehat Keamanan Nasional Irak, Muwaffaq al-Rubaie menganggap pelaksanaan referendum sebagai cara untuk memanfaatkan situasi. Mayoritas negara dunia menolak wacana pelaksanaan referendum, dan hanya Israel dan Arab Saudi yang mendukung rencana itu.
Para pejabat Kurdistan Irak terus menghembuskan angin surga bahwa kemerdekaan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai kemajuan warga Kurdi. Padahal, wilayah tersebut tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan dan komponen-komponen dasar untuk merdeka.
Berdasarkan Konstitusi Irak, daerah mana pun di Irak tidak boleh meloloskan aturan dan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi di negara itu. Setiap aturan yang bertentangan dengan Konstitusi Irak secara otomatis tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, manuver dan sikap yang diambil oleh Masoud Barzani bisa dianggap sebagai perlawanan terhadap Konstitusi Irak.
Warga Kurdi pada tahun 1917 dan 2005 telah memilih untuk tetap bersatu dengan Irak dan memberikan hak suara untuk mendukung Konstitusi Irak. Dalam konteks ini, wilayah Kurdistan Irak merupakan bagian dari integritas wilayah Irak dan diatur secara federal.
Pada dasarnya, wacana kemerdekaan wilayah Kurdistan Irak bukan hanya sebuah isu lokal dan domestik Irak, tapi memiliki dimensi regional dan menjadi perhatian serius Turki, Iran dan Suriah.
Selain Irak, ketiga negara tersebut juga menentang kemerdekaan wilayah Kurdistan Irak dan menganggap langkah seperti itu akan merugikan kawasan serta sejalan dengan konspirasi asing untuk memecah kawasan.
Seorang analis isu-isu strategis Irak dan kawasan, Wafiq al-Samarrai dengan tegas menolak pemisahan wilayah Kurdistan dan mengatakan, "Opini publik Irak menentang kemerdekaan wilayah Kurdistan yang dipaksakan. Turki juga menilai pemisahan itu sebagai aksi gila. Suriah juga mustahil menerima gagasan ini."
"Hanya Israel dan Arab Saudi yang secara terang-terangan mendukung rencana Barzani yang sarat kepentingan," tambahnya.
Di tengah situasi Timur Tengah yang lagi kacau akibat konspirasi asing, maka wacana kemerdekaan wilayah Kurdistan Irak bisa membuat kemelut regional menjadi lebih rumit.
Rencana Barzani akan merugikan kawasan, dan wilayah Timur Tengah akan menghadapi pembagian, di mana hanya akan menguntungkan kekuatan-kekuatan hegemonik. (RM)
