Penangkapan Luas Aktivis Politik di Bahrain

Pendekatan dan cara keras rezim Al Khalifa untuk menangani para aktivis politik di Bahrain berlanjut. Rezim ini menangkap dan memenjarakan para aktivis dengan berbagai alasan dan dalih palsu.

Organisasi Perdamaian untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Bahrain mengumumkan bahwa 15.000 oposisi telah ditangkap selama tujuh tahun lalu.

Data-data yang dilaporkan menunjukkan bahwa ribuan aktivis politik telah ditangkap dalam beberapa tahun terakhir dan mereka di tahan di penjara-penjara rezim Al Khalifa untuk beberapa lama, di mana hal ini meningkat pada tahun 2017.

Berdasarkan laporan sumber-sumber HAM, Bahrain sebagai negara terkecil di Asia Barat memiliki tahanan politik terbanyak. Kebijakan penumpasan terhadap oposisi ini dilakukan di bawah bayangan dukungan negara-negara Barat dan terus berlanjut.

Kini jumlah tahanan politik di Bahrain telah mencapai lebih dari 4.000 orang. Berdasarkan beberapa laporan, sekitar 10 persen dari jumlah tahanan politik itu adalah perempuan dan anak-anak.

Penangkapan luas terhadap aktivis politik di Bahrain dan penjatuhan hukuman berat terhadap mereka termasuk hukuman mati, bertentangan dengan Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Mansuia dan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Sejak 14 Februari 2011, rakyat Bahrain bangkit melawan kediktatoran rezim Al Khalifa. Mereka berunjuk rasa damai untuk menuntut kebebasan, keadilan, penghapusan diskriminasi dan berdirinya pemerintahan pilihan rakyat.

Namun, tuntutan damai rakyat Bahrain itu disambut dengan kekerasan oleh rezim Al Khalifa. Dengan bantuan pasukan Arab Saudi, rezim ini menumpas para aktivis politik dan revolusioner Bahrain serta memenjarakan mereka. 

Tuntutan utama rakyat Bahrain adalah berdirinya pemerintahan sah dan pilihan rakyat, diakhirinya diskriminasi, reformasi politik, perlindungan HAM, penciptaan keadilan dan kebebasan, dan pelepasan ketergantungan kepada Barat.

Namun rezim Al Khalifa alih-alih memenuhi tuntutan sah rakyat Bahrain, rezim ini justru memerintahkan untuk menumpas dan menangkap para aktivis dan oposisi. Rezim yang didukung Barat tersebut mengintensifkan penangkapan terhadap oposisi dengan harapan dapat membungkam suara dan tuntutan rakyat Bahrain.

Penguasa Bahrain menggunakan segala cara, sarana, kebijakan dan trik untuk mencegah revolusi rakyat Bahrain dan menghapus oposisi dari arena politik dan sosial di negara ini. Rezim Al Khalifa melarang segala bentuk aktivitas politik dan mengesahkan berbagai aturan dan undang-undang untuk sepenuhnya menghapus hak-hak politik rakyat Bahrain.

Di antara aturan yang disetujui di parlemen dan ditandatangani oleh Raja Bahrain adalah pengadilan terhadap oposisi politik di berbagai pengadilan militer. Dalam rangka menumpas oposisi, parlemen Bahrain pada tahun 2015 juga menyetujui undang-undang untuk menumpas pemrotes dengan dalih memerang terorisme.

Menyusul persetujuan atas peraturan yang disebut sebagai "undang-undang anti-terorisme," maka oposisi akan ditangkap dengan dalih mendukung terorisme. Hasil dari kebijakan ini adalah Bahrain berubah menjadi penjara bagi rakyatnya sendiri.  Kondisi ini tentunya memunculkan kekhawatiran opini publik, di mana berbagai laporan mengenai kondisi buruk para aktivis politik di Bahrain adalah bentuk dari kekhawatiran itu. (RA)