Pars Today
Parstoday- Menurut salah satu mantan pengamat CIA, Barat mengejar satu tujuan saat menangkap Pavel Durov, pendiri Telegram, yakni menindas Rusia.
Dalam sebuah langkah yang jarang terjadi, Prancis, Belgia dan Slovenia mengumumkan dukungan mereka terhadap keputusan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena melakukan kejahatan perang dan genosida terhadap warga Palestina.
Seiring meluasnya protes di universitas-universitas Amerika Serikat terhadap berlanjutnya genosida rezim Zionis di jalur Gaza, 97 mahasiswa pro-Palestina ditangkap oleh polisi AS yang memasuki universitas-universitas Virginia dan Texas.
Media rezim Zionis mengumumkan kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan sejumlah pemimpin politik dan militer Israel oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan di Jalur Gaza.
Menteri Dalam Negeri Iran, mengabarkan penangkapan sejumlah orang yang terlibat dalam teror Kerman. Menurutnya, benang merah yang sangat penting berhasil diungkap dari orang-orang ini.
Salah seorang petugas Rumah Sakit Al Shifa, Gaza, mengabarkan penangkapan direktur Kompleks Medis ini beserta sejumlah dokter senior lain oleh pasukan Rezim Zionis.
Dua lembaga Palestina menyatakan, sejak meletusnya operasi Badai al Aqsa pada 7 Oktober hingga saat ini, dan bersamaan dengan serangan ke Jalur Gaza, sekitar 2.790 warga Palestina di Tepi Barat ditangkap Israel.
Pemerintah Prancis, dikabarkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Suriah, atas tuduhan keterlibatan dalam kejahatan kemanusiaan pada serangan kimia tahun 2013.
Menteri Intelijen Iran mengatakan, dalam rentang waktu April-September 2023, sekitar 200 anasir teroris ditangkap di seluruh wilayah Iran, dan 20 persen di antaranya di Tehran.
Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB mengabarkan penangkapan seorang informan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow, yang merupakan mantan pegawai Konsulat Jenderal AS, di Vladivostok, karena melakukan tindakan melanggar hukum.