Transformasi Timur Tengah, 14 April 2019

Transformasi Timur Tengah pekan lalu diwarnai oleh sejumlah isu penting di antaranya gelombang kecaman terhadap keputusan Trump yang mengumumkan Sepah Pasdaran masuk daftar organisasi teroris.

Isu lain mengenai pemilu rezim Zionis; statemen Hamas bahwa dalam perang berikutnya, Israel harus mengosongkan Tel Aviv; dan Amnesti Internasional menyatakan kejahatan Saudi ditutupi dengan kontrak bisnis.

Keputusan Trump mengenai Pasdaran Tuai Kecaman Luas

Keputusan Presiden AS Donald Trump hari Senin (8/4/2019) mencantumkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) atau Sepah Pasdaran dalam daftar organisasi teroris menuai reaksi kecaman dari berbagai kalangan di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Suriah dan kelompok pejuang Jihad Islam Palestina mengecam keras keputusan tersebut. Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut keputusan Presiden AS Donald Trump itu diambil hanya demi melayani “rezim pendudukan Israel” dan proyek kolonial Barat untuk berdominasi di kawasan Timteng.

"Langkah AS yang tidak bertanggung jawab ini diambil dalam kerangka perang yang digaungkan negara itu terhadap Iran, dan hanya untuk kepentingan rezim pendudukan Israel," kata pernyataan Kemenlu Suriah pada Senin (8/4/2019).

"Keputusan AS adalah medali kehormatan dan pengakuan atas peran terdepan Pasdaran Iran dalam membela kedaulatan Republik Islam, tekad nasional, dan independensinya serta peran penting Pasdaran di antara poros perlawanan," tambahnya.

Sementara itu, Sekjen Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrullah, dalam pidatonya pada peringatan Hari Pejuang Resistensi Yang Terluka, Rabu (10/4/2019), menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai biang kerok terorisme. Nasrullah mengatakan, AS bukan penyokong terorisme, pemerintahAS adalah teroris itu sendiri. Pikiran dan tindakannya adalah terorisme, dan kita berdiri menghadang terorisme yang salah satu manifestasi terbesarnya ialah mulai dari genosida di Hiroshima hingga (aneka peristiwa) sekarang.

Dia menjelaskan, “AS menghina sebuah bangsa secara total hanya demi Israel, dan menciptakan kelompok-kelompok teroris dan membekali mereka dengan segala fasilitas, tapi kemudian malah memasukkan para pejuang pembela tanah air, kesucian dan martabat dalam daftar teroris. Ini merupakan puncak kebodohan dan kekonyolan. Sekarang kita menyaksikan dengan baik puncak kekonyolan AS, yang mencantumkan IRGC dalam daftar teroris.”

Kutukan terhadap keputusan Trump itu juga dinyatakan oleh faksi Jihad Islam Palestina dengan menyebutnya kelanjutan dari politik-politik agresif AS.

Faksi ini menegaskan bahwa AS sendiri merupakan negara sponsor terorisme serta sumber perang dan konflik di dunia, dan bahwa dukungan AS kepada terorisme merupakan saksi hidup kejahatan terhadap kemanusiaan.

Juru bicara Ansrullah Yaman menilai keputusan presiden Amerika Serikat anti Sepah Pasdaran Iran sebagai langkah bodoh.

Seperti dilaporkan televisi al-Masirah, Mohammad Abdulsalam mengecam keputusan AS menyebut teroris Sepah Pasdaran Iran dan menyatakan, AS sponsor utama fenemona buruk terorisme dan eksportir fenomena ini ke seluruh negara dunia.

Sementara itu, Organisasi Badr Irak menilai pelabelan teroris Pasdaran oleh Amerika sebuah langkah pengobaran tensi ketegangan di kawasan yang tidak dapat dibenarkan terhadap seluruh negara yang memilih kebijakan independen. Organisasi ini mengumumkan, langkah provokatif ini sejatinya menginjak-injak berbagai aturan dan kesepakatan internasional.

Menteri Luar Negeri Irak, Mohammed Ali al-Hakim pada Senin (8/4/2019) malam, mengatakan negaranya menolak sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap Iran. Menanggapi langkah AS mencantumkan nama Korps Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran) dalam daftar organisasi teroris, al-Hakim menegaskan, Irak tidak menerima pemaksaan sanksi terhadap Iran dan percaya bahwa kebijakan itu akan memperburuk ketegangan di kawasan.

Netanyahu Menangi Pemilu Israel

Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu kembali memenangkan pemilu dengan mengalahkan pemimpin oposisi Benny Gantz.

Partai sayap-kanan Netanyahu, Likud, mendapat suara seimbang dengan partai moderat Gantz, Blue and White Alliance, yaitu masing-masing 35 kursi. Namun, secara umum partai-partai sayap-kanan memimpin dengan 66 lawan 55 kursi, di mana hampir semua dari partai-partai ini merekomendasikan Netanyahu sebagai pemimpin selanjutnya.

Sebelumnya, Netanyahu dan Gantz sama-sama mengklaim kemenangan pasca pengumpulan suara pada Selasa lalu, namun blok sayap-kananlah yang berhasil mendapatkan minimum 60 kursi untuk membentuk koalisi di parlemen.

Netanyahu merangkul dan mencari dukungan dari kelompok sayap-kanan paling ekstrem Israel, termasuk diantaranya Partai Kekuatan Yahudi yang memiliki misi membentuk sebuah negara teokrasi Israel.

Pada hari Selasa malam, sebelum penghitungan suara total, Netanyahu mengatakan partainya telah menikmati malam “kemenangan luar biasa” dan telah memulai pembicaraan dengan para pemimpin partai sayap-kanan yang menjadi “rekan sejati Likud”.

Pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menanggapi hasil Pileg Israel dan menyebut negara itu telah memilih pengusung apartheid.

Hanan Ashrawi, Anggota Komite Eksekutif PLO mengatakan, mereka telah memilih parlemen sayap kanan, Xenophobia, dan anti-Palestina sebagai wakil mereka. Ashrawi menekankan bahwa kepemimpinan ekstremis dan militeristik Netanyahu telah didukung oleh pemerintah Trump.

Hamas: Perang Berikutnya Israel Harus Kosongkan Tel Aviv

Kepala Biro Politik Hamas di Jalur Gaza mengatakan, jika pasukan rezim Zionis Israel memaksakan perang baru terhadap Palestina, maka mereka bukan hanya harus mengosongkan distrik-distrik di sekitar Gaza, tapi juga sampai ke Tel Aviv.

Kepala Biro Politik Hamas, Yahya Sinwar, Sabtu (6/4) mengumumkan kesiapan kelompok perlawanan untuk membela rakyat Palestina dan menuturkan, jika para penjajah itu memulai perang baru di Gaza, maka Ashdod, Negev, Ashkelon, bahkan Tel Aviv harus dikosongkan.

Yahya Sinwar juga meminta agar pemilu presiden dan parlemen segera dilakukan di Palestina. Ia menjelaskan, Hamas tidak pernah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Amerika Serikat atau utusannya, dan menentang pembentukan pemerintahan di Jalur Gaza.

Sinwar mendesak persatuan bangsa Palestina untuk menggagalkan konspirasi Amerika terhadap Palestina yang dikenal dengan "Kesepakatan Abad". "Persatuan nasional adalah kunci kegagalan konspirasi itu," tegasnya.

Amnesti Internasional: Kejahatan Saudi Tertutupi Kontrak Bisnis

Amnesti Internasional, Sabtu (6/4/2019) mengumumkan, sejumlah negara menutup mata atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan Arab Saudi demi mempertahankan kontrak senjata dan hubungan dagang mereka dengan Riyadh.

Amnesti Internasional menyebut lembaga peradilan Saudi tidak transparan dan mandiri dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Menurutnya, setelah enam bulan semenjak pembunuhan wartawan pengkritik Riyadh, Jamal Khashoggi, sampai detik ini masih juga belum ada titik terang tentang penegakkan keadilan atau penyelidikan internasional kasus itu.

Surat kabar Amerika Serikat, Washington Post baru-baru ini menulis, Gedung Putih dan Riyadh berusaha menafsirkan pembunuhan Khashoggi sedemikian rupa sehingga keterlibatan Mohammed bin Salman di dalamnya menjadi terbantahkan.(PH)