Komunikasi Intens Pemimpin Arab dan Israel

Para pemimpin Arab pro-normalisasi hubungan, menjalin komunikasi intens dengan rezim Zionis Israel di tengah ketidakjelasan kebijakan pemerintahan Joe Biden mengenai wilayah Asia Barat.

Channel 11 Israel pada 25 Februari melaporkan bahwa tingkat komunikasi antara para petinggi Arab Saudi dan rezim Zionis telah meningkat. Sementara itu, kantor berita Bahrain menyatakan Putra Mahkota negara itu, Salman bin Hamad Al Khalifah melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Meningkatnya komunikasi ini disebabkan oleh kekhawatiran atas kebijakan luar negeri pemerintah baru AS. Meski Presiden Joe Biden belum mengumumkan kebijakannya mengenai Asia Barat, tetapi negara-negara regional khususnya Saudi mengkhawatirkan kebijakan pemerintah baru AS.

Para pejabat Washington mengatakan, Presiden Joe Biden tidak akan berbicara dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, tetapi ia akan berdiskusi dengan Raja Salman. Biden pada Kamis kemarin, melakukan pembicaraan telepon dengan Raja Salman, tepatnya 25 hari setelah ia berkantor di Gedung Putih.

Pemerintah AS secara terbuka menyatakan hubungan dengan Arab Saudi akan ditinjau ulang. Biden ingin memberikan prioritas pada isu hak asasi manusia dan norma dalam hubungan dengan Riyadh. Oleh karena itu, ia juga berniat menerbitkan laporan rahasia tentang kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, di mana menurut beberapa dokumen, Bin Salman terlibat dalam kasus tersebut. Pendekatan ini mengundang kekhawatiran Bin Salman dan para petinggi Riyadh.

Menurut laporan Channel 11 Israel, pembicaraan antara pejabat Israel dan Saudi fokus pada masalah perubahan kebijakan AS di kawasan. Para petinggi Riyadh tidak senang jika pemerintah Biden menyoroti situasi hak asasi manusia di Arab Saudi dan kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.

Raja dan Putra Mahkota Saudi berharap rezim Zionis dapat berbuat sesuatu dalam menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan Gedung Putih.

Israel dan Saudi juga mengkhawatirkan perubahan pendekatan pemerintah AS terkait kesepakatan nuklir dengan Iran. Di era pemerintah Donald Trump, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel, memainkan peran penting dalam memprovokasi AS keluar dari kesepakatan nuklir dan penerapan kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran.

Meski Biden belum bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir JCPOA, tetapi ia mengakui kegagalan kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran, dan para anggota lain JCPOA juga sedang mencari cara untuk mengembalikan AS.

Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan rezim Zionis tentu saja tidak senang jika AS bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran. Oleh sebab itu, mereka meminta dilibatkan dalam negosiasi untuk membahas isu nuklir Iran. Namun hal ini ditentang keras oleh Tehran.

"JCPOA sama sekali tidak dapat dinegosiasikan ulang dan pihak-pihak yang terlibat juga sudah jelas dan tidak dapat diubah," kata Saeed Khatibzadeh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Arab dan Israel juga mendorong kekuatan-kekuatan Barat agar memasukkan isu-isu di luar masalah nuklir dalam perundingan potensial dengan Iran. Kantor berita Bahrain menyatakan Salman bin Hamad Al Khalifah dan Benjamin Netanyahu meminta agar isu-isu lain diagendakan dalam perundingan potensial dengan Tehran.

Manuver ini menunjukkan bahwa Arab dan Israel sedang melakukan upaya terselubung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Biden. Kekhawatiran Arab dan Israel kemungkinan akan semakin meningkat pada bulan-bulan mendatang. (RM)