Mengapa UEA Mengintervensi Irak ?

Isu pengaruh politik Uni Emirat Arab (UEA) di Irak dalam beberapa hari terakhir menjadi masalah serius di kawasan, terutama menjadi sorotan media nasionalis Irak yang independen dari pengaruh asing.

UEA termasuk negara di kawasan Asia Barat yang sangat ambisius berusaha memperkuat pengaruhnya di kawasan. Dari sisi identitas, UEA adalah aktor pro-Barat yang mengejar kebijakan kekuatan Barat. UEA juga menandatangani kesepakatan  normalisasi hubungan dengan Israel pada September 2020, dan sejak itu pergerakan Zionis ke UEA juga meningkat tajam.

Sementara itu, Irak merupakan aktor dengan identitas politik yang kontradiktif, dan tidak memiliki identitas politik tunggal. Beberapa kelompok Irak yang berpengaruh dan berkuasa menentang kehadiran dan pengaruh pihak asing di negaranya. Namun pemerintahan Baghdad, terutama pemerintahan saat ini, serta sejumlah kelompok politik lain di negara ini mendukung kehadiran kekuatan asing di negaranya. Pembangunan ekonomi dan keamanan Irak dipandang bergantung pada dukungan kekuatan luar.

Mustafa al-Kadhimi, yang diangkat sebagai Perdana Menteri Irak pada Mei 2020, menekankan nasionalisme Irak serta identitas Arab negara itu, tapi mengejar pengembangan hubungan dengan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi dan UEA. Persepsi pemerintahan Al-Kadhim bertumpu pada upaya pemulihan kondisi ekonomi di Irak dengan menarik investasi dari negara-negara kawasan, terutama UEA atau Arab Saudi.

Namun, masalahnya ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa UEA sedang mengejar pengaruh intelijen dan politiknya di Irak. Dalam pemilu Mei 2018 di Irak, UEA menghabiskan banyak uang untuk kemenangan arus afiliasinya, yang sebagian besar pro-Barat.

Pada saat yang sama, para tokoh Irak seperti Salim al-Jubouri, mantan ketua parlemen Irak, mengeluhkan peran intervensi UEA dalam pemilihan umum di negaranya. Dalam sebuah wawancara pada Mei 2019, Salim al-Jubouri mengungkapkan peran UEA yang mengintervensi hasil pemilu dan meminggirkannya, sehingga pihaknya tidak memenangkan satu kursi pun dalam pemilu parlemen 2018. 

Selain itu, UEA melakukan upaya besar selama demonstrasi Oktober 2019 untuk menggulingkan pemerintahan Adel Abdul Mahdi yang dekat dengan poros perlawanan.

"Dengan dimulainya protes di Irak, Abu Dhabi mencoba melakukan kudeta militer yang telah direncanakannya," tulis situs berita Arab 21 dalam sebuah laporan yang mengungkap peran UEA dalam protes massa Irak pada Oktober 2019.

Jaringan intelijen UEA di Irak juga mengambil langkah untuk mempengaruhi protes dan menciptakan kerusuhan. Pemerintah UEA berusaha  memicu konflik dengan mendanai protes rakyat di Irak. Selain mendanai unjuk rasa, media Emirat juga berperan dalam meningkatkan bentrokan dan protes.

Para tokoh dan arus politik Irak melaporkan upaya UEA untuk menyusup ke Irak demi menyerang kelompok perlawanan. Tahnoon bin Zayed, saudara laki-laki dari penguasa UEA saat ini, Khalifa bin Zayed, sekaligus penasihat keamanan nasional negara Arab ini, adalah salah satu orang paling berpengaruh di Irak yang bekerja untuk menindak kelompok perlawanan.

Aliya Nasif, seorang anggota parlemen dari Koalisi Negara Hukum yang dipimpin Nouri al-Maliki pada 14 Maret 2021 mengatakan, "Salah seorang penasihat al-Kadhimi adalah salah satu pembantu Tahnoon bin Zayed di Irak. UEA sedang menjarah Irak, dan di antara mereka ada orang-orang yang menemui Tahnoon dan menerima perintah darinya. Para tokoh parlemen dan anggota kabinet pergi menemuinya [Tahnoon] untuk mendapatkan posisi maupun mempertahankan jabatannya,".

Pada 14 Maret 2021, Sheikh Qais al-Khazali, Sekretaris Jenderal Asaeb Ahl al-Haq Irak dalam cuitan di Twitternya menulis, "Dinas intelijen Irak dijalankan oleh tim keamanan UEA. Dia memindahkan jabatan 300 perwiranya, termasuk 285 dari kalangan Syiah atas perintah Tahnoon bin Zayed, penasihat keamanan nasional UEA, "

Tampaknya, UAE sedang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempengaruhi pemilu parlemen Irak yang dijadwalkan akan digelar pada November mendatang. UEA menancapkan pengaruhnya di Irak dengan dukungan kekuatan Barat, termasuk mengintervensi masalah pemilu dan kebijakan Irak, terutama berkaitan dengan masalah regional dan trans-regional.(PH)