Eskalasi Ketegangan Tiongkok-Jepang: Baru Dilantik, Takaichi Cipta Krisis

Pars Today - Pernyataan Perdana Menteri Jepang yang baru tentang kemungkinan intervensi dalam krisis Taiwan jika terjadi serangan militer Tiongkok telah meningkatkan ketegangan verbal dan diplomatik antara Beijing dan Tokyo secara tajam.

Menurut laporan FNA, Beijing telah meningkatkan ketegangan dengan Tokyo secara signifikan dalam beberapa hari terakhir dengan mengirimkan patroli penjaga pantai ke perairan Kepulauan Senkaku (Diaoyu) dan menerbangkan drone militer di atas wilayah yang dekat dengan wilayah Jepang. Sebuah langkah yang dilakukan menyusul pernyataan kontroversial Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang kemungkinan respons militer Tokyo terhadap serangan Tiongkok terhadap Taiwan.

Patroli Penjaga Pantai Tiongkok di Perairan Sengketa

Penjaga Pantai Tiongkok mengumumkan pada hari Minggu (16/11/2025) bahwa kapal-kapalnya telah melakukan "patroli penegakan hukum untuk menegakkan hak" di perairan kepulauan yang disengketakan. Kepulauan yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di Tiongkok, telah menjadi lokasi bentrokan maritim dan teritorial yang sering terjadi antara kedua negara selama bertahun-tahun.

Tiongkok menyatakan bahwa patroli baru-baru ini merupakan operasi yang sah untuk "melindungi hak dan kepentingan teritorial".

Reaksi Keras Tiongkok terhadap Pernyataan Takaichi

Pernyataan Takaichi beberapa hari lalu, yang menyatakan bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Jepang, telah membuat marah para pejabat di Beijing.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah menekankan bahwa mereka memperkirakan Perdana Menteri Jepang akan "mundur".

Bahkan konsul Tiongkok di Osaka mengatakan dengan nada mengancam bahwa "kepala pemimpin harus dipenggal". Pernyataan ini memicu protes resmi dari pemerintah Jepang.

Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok, Sun Weidong, mengatakan bahwa pernyataan provokasi Perdana Menteri Jepang di parlemen Jepang, yang mengangkat kemungkinan intervensi militer Jepang di Selat Taiwan, adalah salah dan berbahaya serta bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional.

Weidong juga menekankan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut merusak tatanan internasional pasca-Perang Dunia II, melanggar prinsip satu Tiongkok dan ketentuan empat dokumen politik antara Tiongkok dan Jepang, merusak fondasi politik hubungan bilateral, dan melukai perasaan rakyat Tiongkok.

Weidong menambahkan bahwa populasi Tiongkok yang berjumlah 1,4 miliar jiwa tidak akan pernah menoleransi hal semacam itu.

Kementerian Pertahanan Taiwan mengumumkan pada hari Minggu (16/11) bahwa mereka telah mengamati 30 pesawat militer, tujuh kapal angkatan laut, dan sebuah kapal pemerintah Tiongkok di sekitar pulau tersebut. Peta yang dipublikasikan menunjukkan bahwa beberapa pesawat tanpa awak Tiongkok telah terbang di antara Taiwan dan pulau-pulau Jepang di timur laut Taiwan, mendekati Pulau Yonaguni, titik terdekat Jepang dengan Taiwan.

Tiongkok juga melakukan "patroli tempur gabungan" lainnya di sekitar Taiwan Minggu malam, dan Taiwan telah mengirimkan kapal dan jet tempur untuk memantau dan merespons. Patroli semacam itu merupakan bagian dari kebijakan tekanan militer Tiongkok yang sedang berlangsung terhadap Taiwan.

Gempa Susulan Diplomatik: Peringatan Perjalanan dan Studi

Dalam sebuah langkah yang jarang terjadi, Beijing pertama-tama memperingatkan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang dan kemudian mengatakan bahwa mahasiswa Tiongkok harus "mempertimbangkan kembali secara serius" rencana mereka untuk belajar di Jepang. Meskipun langkah ini bukan larangan resmi, penurunan tajam jumlah mahasiswa Tiongkok dapat berdampak signifikan terhadap ekonomi universitas-universitas di Jepang. Tahun lalu, lebih dari 123.000 mahasiswa Tiongkok belajar di Jepang.

Tiga maskapai penerbangan utama Tiongkok juga mengumumkan bahwa mereka akan menawarkan pengembalian uang gratis atau perubahan tiket ke Jepang.

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berencana untuk "menyatukannya kembali" dengan daratan, bahkan menggunakan kekuatan militer jika perlu, sebuah poin yang berulang kali ditekankan oleh para pejabat Tiongkok. Pemerintah Taiwan membantah klaim itu, menyerukan status quo, tetapi mengatakan akan mempertahankan diri dari agresi Tiongkok.

Jepang, yang beberapa pulau selatannya hanya berjarak 110 kilometer dari Taiwan, khawatir bahwa tindakan militer apa pun oleh Tiongkok dapat dengan cepat meningkat menjadi konflik regional atau bahkan global, terutama mengingat kemungkinan Amerika Serikat akan campur tangan untuk membela Taiwan.

Perang Skala Penuh dengan Konsekuensi yang Tak Terbayangkan

Dalam sebuah editorial, media pemerintah Tiongkok menggambarkan pernyataan Takaichi sebagai "berbahaya, provokatif, dan distorsi realitas" serta memperingatkan bahwa konflik apa pun antara Tiongkok dan Jepang dapat dengan cepat meningkat menjadi perang skala penuh dengan "konsekuensi yang tak terbayangkan."

Namun, Jepang dan Amerika Serikat telah berupaya dalam beberapa tahun terakhir untuk menghindari eskalasi ketegangan dengan mempertahankan "ambiguitas strategis" tentang cara menanggapi serangan Tiongkok.

Namun, Beijing bersikeras bahwa "penyatuan Taiwan dengan Tiongkok tidak dapat dihindari" dan menganggap setiap penentangan terhadapnya sebagai "tindakan provokatif".(sl)