Kecerdasan Buatan: Bidang Baru untuk Unjuk Kekuatan BRICS

Pars Today – Kecerdasan buatan (AI) berubah menjadi fokus baru kekuatan golab, dan BRICS berusaha mengeluarkannya dari monopoli; sebuah jalan yang secara bersamaan memuat kapasitas untuk kerja sama dan persaingan di antara para anggotanya.

Negara-negara anggota BRICS memandang masa depan teknologi dengan cara berbeda: kecerdasan buatan (AI) bukanlah alat eksklusif bagi kekuatan terbatas, melainkan sebuah barang publik untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memperkuat dunia multipolar. Namun, pertanyaan mendasar adalah apakah jalur pengembangan AI di BRICS akan mengarah pada kerja sama kolektif atau justru memicu persaingan teknologi di antara para anggotanya.

Menurut laporan analitis dari jaringan televisi BRICS yang dikutip Pars Today, AI sebaiknya dipandang bukan sebagai komoditas mewah, melainkan sebagai infrastruktur publik bagi pembangunan global—sebuah pendekatan yang secara serius diikuti oleh para pakar di Global South. Banyak ahli percaya bahwa AI dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan struktural dan memperkuat tatanan multipolar dunia.

Dalam konteks global, di mana menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) rata-rata hanya terdapat 17 dokter untuk setiap 10 ribu orang, diagnosis jarak jauh dan analisis prediktif berbasis AI dapat menyelamatkan jutaan jiwa. Teknologi ini juga memiliki kapasitas untuk mentransformasi pendidikan, meningkatkan produktivitas pertanian, memerangi kelaparan, dan menciptakan kota-kota cerdas.

Namun, perkembangan pesat AI juga disertai tantangan serius di bidang etika, lingkungan, dan kedaulatan nasional—tantangan yang membutuhkan kebijakan cerdas untuk dapat dikelola dengan baik.

Svetlana Khristoforova, analis dari TV BRICS, mengajukan pertanyaan: “Apakah negara-negara BRICS akan bergerak bersama dalam bidang kecerdasan buatan atau menempuh jalur terpisah?” dan menelaah kondisi teknologi ini di antara para anggota kelompok tersebut.

Situasi Kecerdasan Buatan di Negara-Negara BRICS

Cristina Amor Maclang, Sekretaris Jenderal Asosiasi Internasional Ekonomi Digital, berpendapat bahwa kecerdasan buatan telah menjadi infrastruktur baru bagi pembangunan manusia, dan hal ini juga dipahami dengan baik oleh negara-negara BRICS. Berdasarkan pemahaman tersebut, seluruh anggota BRICS telah menyusun strategi atau program nasional untuk pengembangan AI. Tiongkok, India, Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan antara tahun 2017 hingga 2024 telah mengesahkan strategi resmi mereka, sementara negara-negara seperti Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Etiopia, dan Indonesia juga mengikuti program serupa.

Dalam Global Government AI Readiness Index 2023, negara-negara pendiri BRICS memperoleh peringkat yang relatif tinggi: Tiongkok di posisi 16, Brasil 32, Rusia 38, India 40, dan Afrika Selatan 77. Tiongkok unggul tanpa tandingan dalam indikator etika, kematangan teknologi, akses, dan sumber daya manusia.

Menurut Semyon Tenyaev, pakar teknologi asal Rusia, AI di Tiongkok telah menjadi bagian dari infrastruktur publik dan pemerintahan, mencakup dari pabrik hingga layanan sosial. Sementara itu, Alexander Titov, Wakil Sekretaris Jenderal IDEA, menilai bahwa kepemimpinan global dalam bidang ini bersifat multipolar dan dinamis: Tiongkok unggul dalam kapasitas dan sumber daya komputasi, India dalam startup dan layanan, Brasil dalam kebijakan etika, Rusia dalam proyek strategis pemerintah, dan Afrika Selatan dalam kebijakan regional.

Perbedaan Strategi Nasional

Negara-negara BRICS memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kedaulatan kecerdasan buatan (AI), namun terdapat satu titik kesamaan di antara mereka: AI dipandang sebagai bagian dari keamanan nasional dan kemandirian teknologi.

• Brasil menekankan pada kerangka regulasi yang transparan serta perlindungan data.
• India berupaya mencari keseimbangan antara inovasi dan keadilan sosial.
• Afrika Selatan memanfaatkan AI untuk meningkatkan layanan publik.
• Iran mengumumkan pengembangan sistem operasi AI lokal dan pengembangan penasihat cerdas.
• Uni Emirat Arab secara eksplisit menargetkan pembangunan negara yang berbasis pada kecerdasan buatan.

Kekuatan Pendorong: Tiongkok, India, dan Rusia

Tiongkok dengan target kepemimpinan global pada tahun 2030 dan investasi hampir 100 miliar dolar hanya pada tahun 2025, menjadikan kecerdasan buatan sebagai tolok ukur baru kekuatan dunia. Selain pengembangan domestik, negara ini juga mengekspor teknologi dan regulasi AI ke negara-negara berkembang.

India dengan mengandalkan sektor teknologi informasi dan ekosistem startup yang luas, tengah mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam tata kelola, perdagangan, pertanian, dan pendidikan. Pasar solusi AI di negara ini diperkirakan dapat tumbuh lebih dari empat kali lipat hingga tahun 2030.

Rusia dengan fokus pada sektor publik, berencana hingga tahun 2030 untuk membentuk 25 kawasan kecerdasan buatan dan meningkatkan porsi diagnosis medis berbasis AI hingga 80 persen.

Kerja Sama atau Kompetisi?

Menurut para ahli, masa depan kecerdasan buatan (AI) di BRICS akan menjadi kombinasi antara kerja sama dan kompetisi. Kompetisi adalah motor inovasi, tetapi tanpa kerja sama dalam infrastruktur, standar, dan keamanan, biaya akan meningkat. Tenyaev berpendapat: “Strategi terbaik adalah berkompetisi dalam produk dan bekerja sama dalam fondasi.”

Inisiatif bersama BRICS, termasuk kerja sama media dan peluncuran platform bersama untuk aplikasi AI, menunjukkan bahwa kerja sama bukan hanya mungkin, tetapi juga tak terelakkan. Hanya melalui jalur ini AI dapat menjadi alat yang kuat bagi negara-negara Global South, mengurangi ketidaksetaraan, serta mewujudkan pembangunan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. (MF)