Pertemuan Brussels dan Implementasi JCPOA

Tiga pemimpin negara Eropa Kamis malam (22/3) bertemu di Brussels untuk membahas isu Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA). Pemerintah Inggris dalam statemennya menyatakan bahwa Perdana Menteri Inggris, Theresa May; Kanselir Jerman, Angela Merkel; dan Presiden Perancis, Emmanuel Macron menegaskan komitmen negaranya terhadap JCPOA.

Para pejabat tinggi Eropa yang  hadir dalam pertemuan Brussels seperti Federica Mogherini selaku kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa juga menekankan dukungan terhadap implementasi kesepakatan nuklir antara kelompok 5+1 dan Iran. Mogherini menilai JCPOA sebagai  perjanjian internasional yang harus didukung oleh semua pihak.

Penegasan dukungan Inggris, Perancis dan Jerman bersama Uni Eropa terhadap implementasi JCPOA berlangsung di saat AS semakin lantang menyuarakan penentangan terhadap kesepakatan internasional itu, dan mengancam akan keluar dari JCPOA.

Presiden AS, Donald Trump selama ini menyebut JCPOA sebagai perjanjian terburuk, dan berusaha untuk merusaknya. Tapi ambisi Trump tersebut berhadapan dengan penentangan mayoritas negara penandatangan JCPOA.

Pada 12 Januari 2018, Trump memperpanjang penangguhan sanksi nuklir Iran. Meski demikian, presiden AS ini mengancam tidak akan memperpanjang kesepakatan tersebut untuk periode selanjutnya.

Tidak hanya itu, Trump juga mengancam akan menarik negaranya keluar dari JCPOA, jika negara-negara Eropa hingga 12 Mei mendatang tidak merevisi perjanjian nuklir Iran itu.

Pengamat politik internasional, Ricard Sokolsky menilai sikap presiden AS tersebut tidak memiliki tujuan strategis yang jelas dan realistis. Oleh karena itu, sepak terjang Trump memicu reaksi negatif dari pihak negara-negara Eropa, dan Uni Eropa yang menandatangi JCPOA. Sebab, JCPOA dipandang sebagai sebuah kesepakatan internasional, dan selama ini relatif berhasil dijalankan oleh Iran. Dengan demikian, tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk tidak mematuhi komitmen terhadap kesepakatan internasional tersebut.

Trump mengklaim JCPOA bukan hanya kesepakatan internasional, tapi memiliki dimensi lain yang berkaitan dengan Iran, termasuk di dalamnya program rudal dan kebijakan luar negeri Tehran di kawasan.

Pengamat politik Internasional dari Rusia, Vladimir Yurtayev berkeyakinan bahwa Iran sebagai pemenang dalam isu JCPOA, bahkan jika nantinya Trump akan menarik AS keluar dari kesepakatan internasional itu.

Meskipun di permukaan tidak mengamini dikte Trump, tapi tampaknya Inggris, Jerman dan Perancis  sedang mempertimbangkan untuk mengamini seruan Gedung Putih dalam masalah rudal Iran dan aktivitasnya di kawasan Timur Tengah. Sebuah dokumen rahasia yang disepakati ketiga negara ini menunjukkan upaya mereka untuk meyakinkan AS dengan menyampaikan prakarsa sanksi baru terhadap Iran. Pada saat yang sama, Mogherini menegaskan pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran.

Sejatinya, Eropa saat ini harus memilih salah satu jalan, antara mengikuti AS, atau menjalankan komitmennya terhadap  JCPOA. Jalan pertama bukan hanya bertentangan dengan kepentingan nasional negara-negara Eropa yang membutuhkan peningkatan hubungan bilateral dengan Iran, tapi juga menunjukkan posisi Eropa sebagai kekuatan independen yang tidak bisa didikte oleh AS, sekaligus negara yang menjalankan komitmennya terhadap perjanjian internasional.(PH)