Sanksi Petrokimia Iran dan Keputusasaan AS
Pemerintah Donald Trump memilih kampanye represi maksimum terhadap Republik Islam Iran demi memaksa negara ini bertekuk lutut terhadap Washington dan memenuhi tuntutan ilegalnya. Kampanye ini digalakkan secara besar-besaran oleh AS setelah keluar dari JCPOA Mei 2018.
Tapi meski pendekatan sanksi yang diterapkan Washington terhadap Tehran sampai saat ini tidak membuahkan hasil, Amerika Serikat masih saja bersikeras melanjutkan kebijakannya tersebut.
Departemen Keuangan Amerika Serikat Kamis (3/9/2020) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan dengan alasan mempermudah penjualan dan pengiriman produksi petrokimia Iran. Biro Kontrol Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat (OFAC) menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan karena mendukung perusahaan Triliance Petrochemical yang dimasukkan ke list sanksi Amerika pada Januari 2020.
Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan bahwa perusahaan yang baru disanksi tersebut berada di Iran, Uni Emirat Arab (UEA) dan Cina serta terlibat dalam penjualan produk petrokimia Iran. Departemen Keuangan Amerika mengatakan, selain sanksi, Deplu negara ini hari Kamis juga menjatuhkan sanksi kepada lima perusahaan karena melakukan transaksi di bidang pembelian, akuisisi, penjualan, transfer atau pemasaran bagi produk petrokimia Iran. Deplu Amerika juga mensanksi direktur perusahaan yang disanksi tersebut.
Sepertinya pengumuman paket sanksi baru anti Iran oleh Washington sebuah respon pasif atas kegagalan beruntun pemerintah Trump meningkatkan tekanan terhadap Tehran di Dewan Keamanan PBB. Upaya pertama Amerika untuk memperpanjang sanksi senjata terhadap Iran yang akan berakhir pada 18 Oktober 2020 sesuai dengan resolusi 2231 Dewan Keamanan, ternyata menemui jalan buntu mengingat 13 suara abstain.
Di langkah berikutnya, pemerintah Trump dengan merilis klaim aneh bahwa berdasarkan resolusi 2231, negaranya masih menjadi anggota JCPOA dan dalam sebuah suratnya kepada Dewan Keamanan dan dengan dalih pelanggaran mendasar kesepakatan nuklir oleh Iran, ia menuntut pemulihan otomatis sanksi internasional terhadap Tehran dalam tempo 30 hari yang menurut klaim Washington akan mulai berlaku pada 20 September.
Namun demikian bukan saja ketua periodik Dewan Keamanan, yakni Indonesia dan Niger menentang permintaan Washington tersebut, bahkan seluruh anggota tetap dan tidak tetap Dewan kecuali AS dan Republik Dominika, secara transparan menentang klaim ini dan permintaan pemerintah Trump.
Dengan demikian Amerika yang merasa semakin terkucil, sepertinya tidak memiliki jalan kecuali meningkatkan represi sanksi secara sepihak terhadap Iran. Tapi demikian, Washington yang selama dua setengah tahun terakhir mengerahkan segenap kemampuannya untuk untuk mensanki Tehran, kini tetap memilih opsi sanksi yang telah terbukti ketidakefektifannya. Pemerintah Trump kini beberapa kali mensanksi sektor petrokimia Iran dan tidak ada lagi yang tersisa untuk sanksi.
Sementara itu, para pengamat dan lembaga nasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) mengakui bahwa mengingat perlawanan Iran, dampak sanksi Amerika terhadap ekonomi Tehran sudah nihil dan Amerika tidak lagi memiliki sarana sanksi lebih banyak untuk menekan Republik Islam. Menurut Michel Loaders, analis Jerman, “Amerika berusaha membuat Iran bertekuk lutut dari sisi ekonomi dan membuat negara ini menuruti keinginannya, namun hal ini tidak akan terjadi.”
Washington mengklaim bahwa dengan menerapkan sanksi paling keras sepanjang sejarah terhadap Iran, Amerika menganggap mampu memaksa Tehran menyerah terhadap 12 tuntutan yang digulirkan Menlu AS Mike Pompeo pada Mei 2018. Sementara perlawanan Iran terhadap sanksi ini telah membuat pemerintah Trump putus asa.
Faktanya Donald Trump gagal merealisasikan ambisinya terhadap Iran dan dengan demikian menjelang pemilu presiden November 2020, ia mendapat kritikan pedas dari berbagai kubu di Amerika. Para kritikus Trump ini menilainya tidak memiliki strategi yang jelas dan efektif terhadap Iran, meningkatkan ketegangan yang tak perlu dengan negara ini serta membuat Amerika terpisah dari sekutunya.
Menurut Senator Demokrat Chris Murpy, “Trump menghancurkan kesepakatan nuklir dan berjanji membangun sistem baru represi internasional sehingga memaksa Iran menerima kesepakatan baru dan lebih baik. Pastinya, rencana tersebut gagal; tidak ada yang bergabung dengan sanksi baru dan Iran memulai program nuklirnya dan tidak ada kesepakatan baru yang lebih baik.” (MF)
