Negara-Negara Arab Mengecam Knesset Setujui Aneksasi Tepi Barat

Pars Today - Persetujuan awal parlemen Israel atas dua rancangan undang-undang untuk mencaplok Tepi Barat dan pemukiman Ma'ale Adumim di Quds Timur telah memicu gelombang kecaman dari negara-negara Arab.

Menurut laporan Pars Today mengutip ISNA, Kementerian Luar Negeri Qatar hari Kamis (23/10/2025) mengeluarkan pernyataan yang menyebut persetujuan awal dua rancangan undang-undang di Knesset (Parlemen Israel) untuk mencaplok Tepi Barat dan permukiman Ma'ale Adumim di Quds Timur sebagai pelanggaran nyata terhadap hak-hak historis rakyat Palestina dan tantangan terhadap legitimasi internasional.

Menurut kantor berita Palestina Shehab, Kemenlu Qatar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera campur tangan dan mengambil tindakan guna menghentikan kebijakan ekspansionis rezim Zionis.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Yordania menggambarkan tindakan Knesset sebagai pelanggaran berat hukum internasional dan penghancuran praktis solusi dua negara.

Kementerian Luar Negeri Yordania memperingatkan bahwa semua tindakan rezim Zionis di Wilayah Pendudukan, termasuk pelanggaran terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Quds, adalah "ilegal dan batal demi hukum".

Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri Kuwait juga mengecam rencana Knesset dalam sebuah pernyataan, dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap Resolusi Dewan Keamanan 2234.

Kementerian Luar Negeri Kuwait menyerukan masyarakat internasional untuk mencegah berlanjutnya kebijakan permukiman dan ekspansionis Israel. Kemenlu Kuwait juga menekankan bahwa negaranya tetap berkomitmen untuk mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan Quds Timur sebagai ibu kotanya.

Sebelumnya, stasiun TV Israel, Channel 12, melaporkan bahwa Knesset pada hari Rabu (22/10) menyetujui rancangan awal yang disebut "Penerapan Kedaulatan Israel atas Tepi Barat". Rancangan itu disetujui dengan 25 suara mendukung dan 24 suara menentang.

Menurut laporan, resolusi itu menandai dimulainya proses hukum bagi rezim Israel untuk menjalankan kedaulatan penuh atas Tepi Barat yang diduduki, sebuah langkah yang akan menghadapi penentangan luas dari Palestina dan masyarakat internasional.

Langkah ini digambarkan sebagai bagian dari upaya sayap kanan ekstrem di kabinet Benjamin Netanyahu untuk mempercepat proses pencaplokan penuh Tepi Barat dan penetapan status permanen bagi permukiman Yahudi.(sl)