Tehran Menolak Resolusi Anti-Iran Dewan HAM PBB
Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran bereaksi terhadap persetujuan resolusi anti-Iran di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam sebuah pernyataan pada Kamis (24/11/2022) malam.
Disebutkan dalam pernyataan ini, Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengutuk keras tindakan anti-Iran dari beberapa negara Barat dalam memaksakan resolusi anti-Iran di Dewan Hak Asasi Manusia. Sangat disayangkan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia sekali lagi disalahgunakan untuk keuntungan jangka pendek beberapa negara.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi tentang apa yang disebutnya "situasi hak asasi manusia di Iran". Ratifikasi resolusi ini berarti bahwa dewan ini setuju untuk membentuk sebuah "komisi pencari fakta" atas tuduhan-tuduhan mengenai "pelanggaran hak asasi manusia oleh Iran" dalam berbagai kerusuhan belakangan ini.
Resolusi ini disahkan dengan 25 suara setuju, 6 suara menentang dan 15 abstain. Cina, Pakistan, Eritrea, Venezuela, Kuba dan Armenia adalah 6 negara yang menentang resolusi ini.
Dalam pertemuan ini, beberapa negara seperti Venezuela, Zimbabwe, Pakistan, Cina, Suriah dan Rusia menuduh Dewan HAM PBB mempromosikan "standar ganda".
Blok barat yang dipimpin oleh AS selalu berusaha mengobarkan api kerusuhan sejak ketidakamanan dan kerusuhan di Iran dengan dalih kematian Mahsa Amini dan menggunakan masalah ini sebagai peluang untuk melemahkan sistem Republik Islam Iran.
Ini adalah masalah yang bahkan diakui oleh para pemikir Amerika.
Noam Chomsky, seorang aktivis politik dan kritikus sosial terkemuka Amerika menegaskan dukungan Amerika Serikat untuk kerusuhan di Iran dan mengatakan, Washington mendukung setiap upaya untuk melemahkan Republik Islam Iran.
Kali ini, sejalan dengan tindakan anti-Iran Barat, Jerman telah mengusulkan resolusi di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengutuk Iran dan menciptakan mekanisme untuk apa yang disebut penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia di Iran.
Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Iran menyebutkan, Pemerintah Jerman dan beberapa pemerintah Barat berpartisipasi dalam penyampaian resolusi ini, berdasarkan perhitungan yang salah dan di bawah tekanan lobi politik tertentu dan berita palsu dari beberapa media anti-Iran terkenal. Mereka telah membuat kesalahan strategis dan berlalunya waktu ini akan menunjukkan bahwa pandangan picik politik ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan mereka ...
Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran bereaksi terhadap persetujuan resolusi anti-Iran di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam sebuah pernyataan pada Kamis (24/11/2022) malam.
Resolusi yang disetujui di Jenewa terhadap Iran adalah akibat langsung dari penggunaan informasi palsu untuk memajukan tujuan anti-Iran dari beberapa negara Barat di forum internasional.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dalam percakapan telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menolak upaya untuk mengadakan pertemuan khusus Dewan Hak Asasi Manusia mengenai Iran dan memperingatkan tentang efek negatif dari tindakan politik dewan HAM terhadap kerja sama Iran dengan Barat.
Mengkritik perilaku ganda beberapa negara Barat, Amir-Abdollahian menyebut upaya mereka untuk mengadakan pertemuan khusus Dewan Hak Asasi Manusia mengenai Iran sebagai tindakan yang ditolak dan menekankan, Pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia harus diadakan untuk pemerintah yang mempromosikan kekerasan dan teror dan tidak untuk kasus Republik Islam Iran, yang merupakan pembela hak asasi manusia yang nyata dan telah menahan diri dalam kerusuhan baru-baru ini.
Tampaknya upaya ekstensif telah dilakukan dalam kerangka perang psikologis dan perseptual blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk menanamkan kepercayaan palsu pada masyarakat dunia bahwa selama kerusuhan baru-baru ini di Iran, hak asasi manusia telah dilanggar secara besar-besaran dan terorganisir oleh Republik Islam Iran.
Media-media Barat, jaringan televisi satelit berbahasa Persia, dan jejaring sosial selalu berusaha menghadirkan narasi palsu berdasarkan sebagian besar informasi, gambar, dan video yang tidak nyata dalam konteks perang persepsi yang belum pernah terjadi sebelumnya melawan Republik Islam Iran.
Sementara kenyataannya berbeda. Penggugat utama tentang kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia di Iran adalah struktur resmi dan pemerintahan. Karena di luar mekanisme hukum, pelanggaran hak asasi manusia adalah hak manusia dari perspektif Republik Islam, dan kepatuhannya adalah kewajiban syariat.
Selain itu, kepekaan yang luar biasa dari Pemimpin Besar Revolusi Islam untuk menghormati hak-hak rakyat dan menjaga orang-orang yang hak dan martabatnya telah dilanggar dengan cara apa pun telah menyebabkan berbagai lembaga menjalankan tugasnya dengan sangat serius dan kantor Rahbar juga mengirimkan delegasi ke berbagai provinsi dan kota harus memantau masalah hak-hak rakyat.(sl)
