Sanksi Bangsa Iran; Pelanggaran Hak Asasi Manusia AS

Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran di Kantor PBB di Jenewa menilai dampak negatif sanksi dan tindakan pemaksaan sepihak atas pemanfaatan hak asasi manusia sebagai kejahatan kemanusiaan.

Esmaeil Baghaei Hamaneh, Wakil Tetap Iran di Kantor PBB di Jenewa hari Kamis, 12 September, dalam sidang aksi pemaksaan sepihak Dewan HAM PBB di Jenewa mengatakan, "Mereka yang menyebut dirinya profesor sanksi harus diperkenalkan sebagai pelanggar HAM, pembunuh orang sakit dan anak-anak tidak berdosa."

Sanksi dan tekanan politik merupakan dua instrumen pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi Iran yang diupayakan untuk mengubah kebijakan bangsa dan pemerintahIran. Dengan kemenangan Revolusi Islam, sanksi selalu menjadi kebijakan tetap pemerintah Amerika dalam menghadapi bangsa Iran.

Bangsa Iran dengan kemenangan Revolusi Islam mencapai kemandirian dalam berbuat dan identitas Iran-nya serta berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah didefinisikan Revolusi Islam.

Masalah kemandiran berbuat dan tidak bergantung menjadi alasan bagi pemerintah-pemerintah Amerika Serikat dengan instrumen sanksi berusaha mengubah kebijakan bangsa Iran yang independen, sehingga tidak lagi komitmen dengan prinsip-prinsip mendasarnya.

Kebijakan ini semakin menjadi-jadi di masa pemerintahan Donald Trump dan dengan "tekanan maksimum" berusaha memerangi bangsa Iran di samping beragam sanksi yang diterapkan.

Pemerintah Trump dengan alat sanksi secara langsung mempengaruhi kehidupan bangsa Iran dan kebijakan ini melanggar hak asasi manusia mereka dipelbagai bidang, termasuk ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, sanksi-sanksi pemerintah Amerika Serikat saat ini dalam kerangka merusak bangsa Iran.

Sekaitan dengan hal ini, Antonio Guterres, Sekjen PBB pekan lalu dalam sebuah laporan menjelaskan bahwa Amerika Serikat sejak tanggal 5 November 2018 hingga kini telah menerapkan sanksi terhadap 700 orang, organisasi, perusahaan pesawat dan kapal laut yang berhubungan dengan Iran. Guterres mengatakan, "Sanksi-sanksi ini memberi dampak negatif pada kondisi hak asasi manusia di Iran dalam memanfaatkan hak ekonomi, sosial dan budaya."

Puncak permusuhan pemerintah Trump dengan bangsa Iran lebih tampak dengan sanksi obat-obatan dan sesuai dengan aturan bantuan kemanusiaan langkah ini merupakan pelanggaran mendasar atas hak asasi manusia.

Sanki obat-obatan serta peralatan dan persedian medis di Iran akibat sanksi ilegal dan sepihak AS secara langsung mempengaruhi kesehatan bangsa Iran dan memberi dampak negatif.

Dalam hal ini, Saeed Namaki, Menteri Kesehatan Iran baru-baru ini mengirim surat kepada Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan meminta lembaga ini untuk tidak bungkam menghadapi kejahatan Amerika Serikat dan tidak membiarkan kebijakan zalim dan ilegal AS berdampak merusak terhadap kesehatan rakyat Iran.

Dalam kondisi yang demikian, penekanan Donald Trump, Presiden AS untuk melanjutkan tekanan ekonomi terhadap bangsa Iran menunjukkan bagaimana Amerika Serikat menggunakan isu-isu HAM sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya.

Bangsa Iran selama 40 tahun lalu berhasil membuktikan bahwa mereka tidak akan melepaskan prinsip-prinsip Revolusi Islam dalam kondisi bagaimanapun. Di balik segala sanksi yang ada, bangsa Iran hari ini telah menjadi bangsa teladan dan dipercaya oleh bangsa-bangsa lain di dunia yang mencari kebebasan dan akar permusuhan Amerika Serikat dengan bangsa Iran harus dicari dalam kerangka ini.

Dengan mencermati sanksi ilegal dan transteritorial Amerika Serikat sebenarnya tidak hanya bangsa Iran yang menjadi targetnya, tapi juga memberi pengaruh negatif terhadap dunia. Karenanya, konsensus masyarakat global dan mengambil kebijakan hukum untuk menggagalkan dampak sanksi AS adalah satu keharusan.