Iran Bantah Laporan Tak Berdasar Sekretariat PBB
Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran menyangkal tuduhan Sekretariat PBB yang berada di bawah tekanan rezim AS dan Arab Saudi, dan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas penggunaan instrumen Sekretariat PBB untuk kepentingan politik.
Kemenlu Iran dalam sebuah statemen yang dirilis pada Jumat (12/6/2020), mengatakan, sejauh ini Sekretariat PBB – berdasarkan interpretasi yang tidak biasa terhadap resolusi 2231 Dewan Keamanan – tidak menerbitkan laporan tentang berbagai pelanggaran resolusi oleh AS dan negara-negara Eropa.
"Sekretariat PBB bahkan bersikap toleran dan ambigu dalam menyikapi keluarnya AS dari perjanjian nuklir JCPOA, yang jelas-jelas melanggar resolusi tersebut. Namun, Sekretariat PBB telah melibatkan diri dalam sebuah masalah – yang menurut aturan yang berkaitan dengan implementasi resolusi 2231 – tidak memiliki yurisdiksi atas kasus ini dan menerbitkan laporan yang disebut 'profesional,'" tegas Kemenlu Iran.
Anehnya, laporan Sekretariat PBB diterbitkan ketika Washington sedang menyiapkan sebuah rancangan resolusi untuk memperpanjang secara ilegal embargo senjata terhadap Tehran.
"Langkah ini memperkuat dugaan bahwa laporan PBB keluar atas pesanan AS dan digunakan oleh negara itu untuk melawan Iran di Dewan Keamanan," ungkap pernyataan tersebut.
"Menuduh pemerintah melalui proses yang dipaksakan sendiri dan sewenang-wenang merupakan sebuah inovasi berbahaya, yang tidak didukung oleh komunitas internasional. Proses semacam ini akan sangat merusak kredibilitas PBB," tambahnya.
Kemenlu Iran menandaskan bahwa menerbitkan laporan dengan motif politik tidak mengubah fakta, dan jelas bagi semua orang bahwa situasi saat ini di kawasan adalah akibat langsung dari kebijakan keliru Amerika dan rezim pembunuh anak-anak, Arab Saudi.
Republik Islam menyarankan Sekretariat PBB untuk tidak mengikuti skenario AS yang bertujuan mencegah pencabutan embargo senjata Iran dan tidak membantu proses berbahaya ini dengan menerbitkan laporan yang tidak memiliki dasar hukum.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, mengatakan klaim yang menyebutkan bahwa rudal Iran dipakai dalam serangan ke fasilitas minyak Aramco, Arab Saudi, tidak berdasar.
"Sayangnya Sekretariat PBB memperlihatkan bahwa mereka terpengaruh oleh ancaman Amerika Serikat," ujarnya seperti dikutip IRNA, Sabtu (13/6/2020) sore.
Setelah drone dan rudal milik kubu perlawanan Yaman menyerang fasilitas minyak Aramco, Riyadh dan Washington mengklaim bahwa senjata yang dipakai dalam operasi itu berasal dari Iran dan diberikan oleh Tehran kepada kubu perlawanan Yaman.
PBB kemudian turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Sekjen PBB Antonio Guterres dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan pada 13 Juni lalu, mengklaim rudal jelajah dan drone yang dipakai menyerang fasilitas minyak Aramco dan Bandara Internasional Abha, Saudi pada 2019 lalu berasal dari Iran, demikian juga dalam dua serangan sebelumnya.
Menlu Iran dalam sebuah pernyataan melalui live video di akun Instagram-nya, menegaskan klaim-klaim tersebut tidak berdasar dan Sekretariat PBB terpengaruh oleh ancaman AS.
"Situasi di kawasan sedang kritis dan negara-negara regional lebih baik berdialog tentang masa depan daripada menjadi tahanan masa lalu," imbuhnya.
"Jika negara-negara regional menyadari bahwa AS tidak akan membela mereka dan hanya ingin memeras, maka ada peluang untuk mencapai sebuah solusi dan kesepakatan di kawasan ini," tegas Zarif. (RA)
