Bagaimana Upaya Barat untuk Mendiskreditkan Gerakan Hamas yang Sah dan Populer

Hanya satu tahun setelah kemenangan luar biasa Hamas dalam pemilihan umum Palestina, rezim Zionis memberlakukan embargo berat dan blokade ekonomi terhadap Gaza.

Tehran, Parstoday- Sebelas tahun setelah kemenangan bersejarah gerakan perlawanan Hamas dalam pemilu Palestina tahun 2006, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membuat pengakuan yang luar biasa.

Blair dalam wawancara tahun 2017 dengan Donald Mcintyre untuk surat kabar Guardian, secara terang-terangan mengakui bahwa dia telah mengganggu pemilu demokratis di Palestina, yang dianggap sebagai pelanggaran bersejarah pada saat itu.

Blair mengungkapkan bahwa dia dan para pemimpin dunia lainnya melakukan kesalahan dengan tunduk pada tekanan rezim pendudukan Israel dan segera melakukan boikot terhadap Hamas setelah kemenangan telak mereka dalam pemilu.

Meskipun para pengamat internasional telah menyatakan pemilu tersebut berlangsung secara bebas dan adil, tapi Blair, yang saat itu berada di puncak kekuasaan sebagai perdana menteri Inggris, sepenuhnya menyerah pada agenda jahat Israel dan kampanyenya untuk mendiskreditkan proses pemilu dan hamas sebagai pemenangnya.

Sebagaimana kebanyakan presiden Amerika yang mengikuti dikte Israel, George Bush juga memenuhi tuntutan rezim pendudukan untuk menghentikan bantuan dan memutuskan hubungan dengan pemerintahan Hamas yang baru terpilih.

Blair, yang sering disebut sebagai "anjing praktis" Bush, julukan yang didapatnya karena dukungan penuhnya terhadap kebijakan Amerika, juga mengokohkan reputasinya sebagai penjahat perang.

Dia dengan berani menyerukan kepada Palestina untuk meninggalkan keinginan demokratis mereka, kecuali mereka menyetujui persyaratan yang diberlakukan oleh kekuatan kolonial asing.

Bush dan Blair bersikeras bahwa Hamas harus mengakui Israel, meninggalkan kekerasan dan mematuhi perjanjian sebelumnya antara pendahulunya, Fatah dan rezim pendudukan.

Austria, yang memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa pada saat itu, mengumumkan sikap keras atas nama blok beranggotakan 25 negara tersebut, dengan mengatakan “tidak ada tempat dalam proses politik bagi kelompok atau individu yang melakukan kekerasan.”

Upaya intensif untuk mengisolasi dan menyingkirkan Hamas dari kekuasaan politik dipimpin oleh Bush dan Blair. Untuk memperkuat posisi sekutunya, mereka segera menawarkan dukungan diplomatik dan finansial kepada Mahmoud Abbas dari gerakan Fatah.

Hanya satu tahun setelah kemenangan dramatis Hamas, rezim Zionis memberlakukan embargo ekonomi yang parah terhadap Gaza. Sejak tahun 2007, pengepungan selama 17 tahun ini mencakup pemboman yang tiada henti, pembunuhan, penahanan, dan perampasan kebutuhan dasar. Sebuah kebijakan yang tepat digambarkan sebagai genosida. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Firouz Othman, kebijakan ini adalah genosida yang disaksikan dunia di Gaza saat ini.

Sejauh ini, lebih dari 43.700 orang di Gaza telah gugur hanya dalam satu tahun. Fakta ini dengan jelas mengungkap narasi Zionis yang dipromosikan oleh para pemimpin Barat dan media arus utama bahwa peristiwa 7 Oktober terjadi secara tiba-tiba dan merupakan sebuah kebohongan belaka.

Standar ganda di Barat, yang mengejutkan banyak orang setelah 7 Oktober, bukanlah hal baru. Akarnya berawal dari pendirian Israel secara ilegal sebagai proyek kolonial di wilayah Palestina pada tahun 1948. Bagi generasi yang menyaksikan kemenangan gemilang Hamas pada pemilu tahun 2006, peringatan negara-negara Barat untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah yang dipimpin Hamas sangatlah mengejutkan.

Mantan Presiden AS Jimmy Carter menggambarkan pemilu di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai pemilu yang “benar-benar jujur”. Namun, alih-alih menerima pemilu yang bebas ini, negara-negara Barat malah berusaha menekan hasil pemilu tersebut.

Memberi label pada Hamas sebagai “organisasi teroris” bukan hanya tipuan yang tidak berdasar, namun juga merupakan tindakan yang disengaja oleh rezim Israel dan pendukung Baratnya untuk menjelek-jelekkan dan mengkriminalisasi perlawanan, termasuk perjuangan bersenjata melawan pendudukan.

Kelompok penekan Zionis, khususnya di Afrika Selatan, juga menggunakan taktik yang sama. Namun, langkah-langkah ini pasti akan gagal dan bertentangan dengan pembelajaran yang diambil dari gerakan pembebasan Afrika Selatan.(PH)