2025, Tahun Berdarah di Suriah; Apakah Kekerasan telah Menjadi Strategi Pemerintahan?

Pars Today – Tahun 2025 bagi Suriah menjadi tahun penuh kekerasan, ketakutan dan ketidakadilan.

Lebih dari 11 ribu warga Suriah tewas pada tahun 2025, ratusan anak-anak dan perempuan termasuk di antara korban. Eksekusi lapangan, penculikan, dan serangan udara asing telah mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi arena ketakutan dan teror. Pemerintahan Julani dengan menggunakan kekerasan berusaha mendefinisikan kembali legitimasi dirinya, sementara dunia tetap menyaksikan tragedi kemanusiaan ini dalam diam.

Menurut laporan Fars News (FNA), antara 8 Desember 2024 hingga 5 Desember 2025, Suriah melewati satu tahun yang dapat disebut sebagai “tahun darah dan penyangkalan”; sebuah tahun di mana kekacauan menjadi aturan, dan penghancuran kehidupan rakyat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi hal yang lumrah dan berulang.

Berdasarkan data pusat-pusat hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch dan Syrian Observatory yang berbasis di London, dalam satu tahun terakhir sebanyak 11.439 warga Suriah terbunuh, di mana 8.835 di antaranya adalah warga sipil, termasuk 512 anak-anak dan 676 perempuan.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari sebuah tragedi nasional yang terus berulang setiap hari, memperlihatkan penderitaan rakyat Suriah yang selama lebih dari satu tahun hidup di bawah bayang-bayang kekerasan dan berjuang untuk sekadar bernapas.

Pembunuhan di luar Proses Hukum dan Eksekusi tanpa Pengadilan

Sepanjang tahun ini, sebanyak 3.071 orang tewas dalam eksekusi lapangan, terdiri dari 2.727 laki-laki, 296 perempuan, dan 48 anak-anak. Puncak eksekusi tersebut tercatat pada bulan Maret, ketika 1.726 warga Suriah dibunuh, sebagian besar di pos pemeriksaan pasukan keamanan yang berafiliasi dengan Jolani di wilayah pesisir. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan telah berubah dari “alat untuk berperang” menjadi “instrumen pengelolaan.” Eksekusi lapangan tidak lagi semata-mata akibat bentrokan langsung, melainkan bagian dari kebijakan menciptakan ketakutan dan mendefinisikan ulang loyalitas lokal. Di banyak wilayah, kehidupan sehari-hari didasarkan pada logika kekuasaan dan kekerasan mutlak; di sana tidak ada hukum selain senjata, dan tidak ada pengadilan selain lapangan eksekusi.

Korban Sipil dan Rapuhnya Keamanan

Dari lebih dari 8.800 korban sipil, sebagian besar pembunuhan terjadi akibat konflik antarkelompok, penculikan, penyiksaan, dan ledakan. Tingginya jumlah korban perempuan dan anak-anak menunjukkan kedalaman tragedi kemanusiaan ini serta menegaskan bahwa pemerintahan Julani tidak mampu mengendalikan situasi.

Selain kekerasan internal, Suriah juga menghadapi intervensi eksternal. Serangan udara Turki di utara dan Israel di selatan telah menciptakan garis api yang saling bersilangan; serangan-serangan tersebut menyebabkan jatuhnya korban sipil dan menghancurkan infrastruktur.

Keadaan ini telah mereduksi kedaulatan Suriah menjadi sekadar konsep simbolis; setiap serangan membawa jejak para pemain asing, dan batas antara bombardemen dari pihak “sekutu” maupun “musuh” menjadi kabur.

Kelompok Bersenjata dan Kekerasan atas Nama Agama

Sepanjang tahun lalu, bentrokan antara kelompok bersenjata seperti Pasukan Demokratik Suriah (SDF), kelompok teroris seperti ISIS, dan pasukan yang berafiliasi dengan Jolani telah menewaskan sedikitnya 2.604 warga sipil.

Keragaman pemain bersenjata ini menunjukkan rapuhnya keamanan, terpecahnya kekuasaan, serta ketiadaan pusat pengambilan keputusan yang tunggal. Meskipun melemah di medan perang, ISIS masih mampu melancarkan operasi strategis terhadap markas militer dan keamanan.

Fakta ini menegaskan bahwa apa yang disebut Amerika Serikat sebagai “perang melawan terorisme” tidak hanya gagal membawa stabilitas, tetapi justru memperdalam ketidakstabilan.

Pembantaian di Pesisir dan Suwayda

Pada bulan Maret 2025, wilayah pesisir Suriah menyaksikan operasi terfokus pasukan Jolani terhadap komunitas Alawi. Desa-desa dikepung, para pemuda dipisahkan dari anak-anak dan perempuan, dan hari-hari berakhir dengan ratusan korban tewas, hilang, serta pengungsi. Pembantaian ini menunjukkan bahwa tujuan bukan sekadar menghukum secara lokal, melainkan melakukan rekayasa ulang masyarakat serta mendefinisikan kembali hak untuk hidup, berbicara, dan berpartisipasi sosial.

Empat bulan kemudian, pembantaian terhadap kaum Alawi kembali terjadi di Suwayda, wilayah yang dihuni komunitas Druze, dengan intensitas yang sama. Serangan malam ke rumah-rumah, pemboman terfokus di kawasan pemukiman, serta penangkapan massal menyebabkan tewasnya ratusan warga sipil.

Pesan dari operasi ini jelas: tidak ada kompromi atau dialog dengan kelompok minoritas dan komunitas yang menuntut solusi politik transisi; setiap bentuk perlawanan atau keraguan akan ditindas.

Tajamnya Perpecahan Sektarian dan Agama

Sepanjang tahun lalu, terjadi gelombang serangan terhadap tempat ibadah, situs ziarah, dan simbol-simbol keagamaan. Serangan paling menonjol adalah aksi teror terhadap Gereja Mar Elias di Damaskus yang menewaskan dan melukai sejumlah orang, kembali menghadirkan bayang-bayang perang sektarian. Serangan-serangan ini bukanlah kebetulan, melainkan bertujuan untuk mereproduksi perpecahan sosial dan menyebarkan kebencian, yang secara langsung menyasar masyarakat multikultural Suriah.

Suriah Hari Ini: Sebuah Negeri Tanpa Masa Depan

Setelah lebih dari satu dekade perang, Suriah kini tampak sebagai negeri tanpa masa depan; tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tahun lalu menandai awal dari babak baru sebuah tragedi pahit yang belum menemukan akhirnya. Selama isu akuntabilitas dan keadilan tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, darah 11.439 warga Suriah akan tetap menjadi saksi atas absennya pemerintahan, hilangnya keadilan, diamnya dunia, dan runtuhnya nurani kemanusiaan. (MF)