Protes atas Kepemimpinan Netanyahu di Komite Investigasi Operasi Badai Al-Aqsa

Pars Today - Keputusan kontroversial Perdana Menteri Rezim Zionis Israel untuk memimpin komite yang akan menentukan kewenangan investigasi atas kegagalan rezim dalam Operasi Badai Al-Aqsa telah menuai kritik keras dari oposisi dan keluarga korban.

Para penentang keputusan kontroversial Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu untuk memimpin komite yang akan menentukan kewenangan investigasi atas kegagalan rezim dalam Operasi Badai Al-Aqsa menggambarkannya sebagai upaya untuk menutupi kegagalan militer dan keamanan Israel. 

Para penentang mengatakan bahwa keputusan ini secara efektif memungkinkan kabinet Netanyahu untuk membatasi atau menghilangkan subjek investigasi dan mengabaikan peran pihak berwenang.

Usulan dari partai Likud yang berkuasa memberikan kekuasaan signifikan kepada kabinet Netanyahu untuk menentukan atau menghilangkan subjek yang diperiksa oleh komite. Komite ini tampaknya akan dibentuk dengan partisipasi oposisi, tetapi mekanisme yang direncanakan secara efektif menyerahkan kendali kepada koalisi yang berkuasa jika tidak tercapai kesepakatan.

Reaksi Politik terhadap Keputusan Kontroversial PM Zionis Israel
Yair Lapid, pemimpin oposisi Israel menyebut keputusan kontroversial Benjamin Netanyahu sebagai upaya menutupi kekalahan dan menolak untuk bekerja sama dengannya. Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett juga menggambarkan keputusan tersebut sebagai "tikaman bagi keluarga korban tewas". Gadi Eisenkot, mantan anggota Komite Keamanan Knesset menyebutnya sebagai "pelarian dari tanggung jawab." 

Pada saat yang sama, lebih dari 200 keluarga korban tewas dan tawanan Operasi Badai Al-Aqsa telah menyerukan pembentukan segera komite investigasi independen dalam sebuah surat kepada Netanyahu, dan memperingatkan bahwa jika Netanyahu tidak berniat untuk bertanggung jawab, ia harus mundur.

Sementara itu, jajak pendapat juga menunjukkan bahwa opini publik tidak mendukung rencana ini. 49 persen penduduk Palestina yang diduduki menentang komite yang diusulkan.

Kontroversi ini tampaknya menggarisbawahi tidak hanya perpecahan politik yang mendalam dalam rezim Israel setelah Operasi Badai Al-Aqsa, tetapi juga upaya pemerintah untuk mengendalikan narasi krisis dan mencegah pertanggungjawaban penuh. 

Ketegangan antara kebutuhan akan penyelidikan transparan atas kegagalan keamanan dan keinginan pemerintah Netanyahu untuk membatasi konsekuensi politiknya akan terus menjadi titik perselisihan dalam kancah politik rezim Zionis.(sl)