Penyebab dan Konsekuensi dari Pengunduran Diri Rami Hamdallah

Mahmoud Abbas, Pemimpin Otorita Palestina menyetujui pengunduran diri Rami Hamdallah, Perdana Menteri Rekonsiliasi Nasional Palestina.

Rami Hamdallah menggantikan Salam Fayyad, mantan Perdana Menteri Palestina pada 2 Juni 2013. Selama periode ini, beberapa kali dipublikasikan pengunduran diri Hamadallah dari jabatan perdana menteri termasuk pada bulan Mei 2018, tapi kenyataannya tidak terjadi. Akhirnya, Rami Hamdallah pada 29 Januari 2019, mengajukan pengunduran dirinya kepada Mahmoud Abbas, Pemimpin Otorita Palestina dan pengunduran diri ini langsung diterima.

Tampaknya pengunduran diri paling penting dari Rami Hamdallah dan penerimaannya oleh Mahmoud Abbas lebih untuk kepentingan faksi Fatah. Pemerintahan saat ini di Palestina adalah pemerintahan rekonsiliasi nasional yang dibentuk pada tahun 2014 setelah kesepakatan antara gerakan Fatah dan Hamas. Dalam pemerintahan ini, banyak partai dan faksi Palestina, termasuk gerakan Hamas, memiliki kursi, tetapi karena beberapa gangguan internal serta campur tangan asing, konsensus nasional belum berhasil mencapai tujuannya.

Dalam nada yang sama, Komite Pusat Gerakan Fatah minggu ini menyerukan pembentukan kabinet baru yang terdiri dari kelompok-kelompok dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan tokoh-tokoh independen. Mahmoud Abbas dan Gerakan Fatah berusaha membentuk pemerintahan kepartaian, bukan koalisi di Palestina dan mayoritas kursi di kongres akan tersedia untuk konstituen Fatah dan mereka yang berafiliasi kepadanya.

Menurut Mahmoud al-Zahar, seorang anggota senior Biro Politik Hamas, dalam pemerintahan baru, sebagian besar menteri akan berasal dari gerakan Fatah atau bergantung padanya.

Konsekuensi terpenting dari pendekatan baru ini adalah bahwa hal itu akan meningkatkan ketidaksepakatan dan friksi di Palestina. Karena beberapa kelompok Palestina, termasuk Hamas, secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menentang tindakan Rami Hamdallah dan bahwa pemerintah yang akan dibentuk setelah pengunduran diri ini tidak akan sah. Karena pemerintahan masa depan bukan pemerintah nasional, itu hanya pemerintahan partai.

Ahmad al-Mudallal, Juru Bicara Jihad Islam mengumumkan bahwa pembentukan pemerintah tanpa persetujuan nasional akan memperkuat konflik Palestina.

Di sisi lain, Mahmoud Abbas, Pemimpin Otorita Palestina setuju dengan pengunduran diri Rami Hamdallah padahal Dewan Legislatif Palestina dengan suara bulat menyetujui telah menarik mandat politik Abbas di bulan ini. Poin yang paling penting adalah bahwa pendekatan baru gerakan Fatah dan Mahmoud Abbas akan berarti lenyapnya perjanjian rekonsiliasi nasional. Perjanjian rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah ditandatangani di Kairo pada 12 Oktober 2017.

Gerakan Hamas membuktikan niat baiknya dengan menyerahkan pengelolaan urusan Jalur Gaza ke pemerintah rekonsiliasi nasional, tetapi Fatah dan pemerintah tidak mematuhi komitmen mereka terhadap Jalur Gaza, termasuk mencabut sanksi dan membayar gaji staf. Pengunduran diri Rami Hamdallah akan sepenuhnya menghilangkan perjanjian rekonsiliasi nasional.

Peserlisihan politik di Palestina akan meningkat dengan tindakan Hamdullah dan Mahmoud Abbas ketika Amerika Serikat mengejar Kesepakatan Abad, dan sepenuhnya untuk melayani tujuan dan kepentingan Israel.

Zionis Israel sejak 30 Maret 2018 hingga kini terus berusaha menumpas aksi demonstrasi Hak Kembali yang mendukung kembalinya para pengungsi Palestina ke tanah air mereka dan menentang rencana Kesepakatan Abad. Perbedaan politik membuka tangan AS dan Israel untuk semakin menghantam Palestina.