Tekanan Internasional terhadap Arab Saudi

Lebih dari 50 organisasi internasional, termasuk amnesti internasional melakukan terobosan penting dengan mengirim surat ke 30 menteri luar negeri negara dunia untuk menekan pejabat rezim Al Saud supaya memperhatikan hak-hak warganya negaranya, terutama kebebasan politik dan sosial perempuan dan pegiat HAM.

Hak asasi manusia merupakan masalah besar yang dihadapi Arab Saudi, lebih khusus setelah Mohammad bin Salman sebagai putera mahkota kondisinya semakin memburuk. Dalam laporan terbarunya, Pengadilan Arab Saudi menyatakan proses investigasi terhadap para pengganggu keamanan segera berakhir, dan kasus mereka akan dilimpahkan ke pengadilan khusus. Maksud dari pengadilan Arab Saudi mengenai penggangu keamanan adalah para aktivis perempuan yang saat ini mendekam di penjara negara ini.

Sebanyak delapan orang aktivis perempuan Arab Saudi berada di balik jeruji besi sejak bulan Mei 2018 hingga kini tanpa melalui proses pengadilan. Tidak hanya itu, mereka juga menghadapi aksi-aksi kekerasan seperti penyiksaan yang dilakukan para sipir penjara. Mereka diperlakukan begitu keras dan diberi stempel perusak keamanan gara-gara mengkritik kekerasan politik dan pengadilan tidak adil yang dilakukan rezim Al Saud terhadap warganya sendiri.

Rezim Al Saud selama beberapa bulan terakhir, terutama pasca pembunuhan jurnalis oposan rezim Al Saud, Jamal Khashoggi, menjadi perhatian publik dunia. Kini pandangan publik dunia tertuju ke arah para aktivis perempuan yang menyuarakan haknya. Tapi merekapun tidak luput dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan rezim Al Saud. Situs Alkhalij Aljadid menulis, "Riyadh meminta para aktivis perempuan dan laki-laki aktivis politik yang ditangkap di Arab Saudi untuk mengajukan permohonan kepada raja supaya beliau memaafkannya,".

Masalah ini menunjukkan sebuah pengakuan paksa bahwa mereka melakukan sebuah kesalahan yang tidak dikerjakan oleh para aktivis politik, termasuk perempuan. Sedangkan di sisi lain, jika Raja Arab Saudi memaafkan mereka, maka akan muncul citra positif mengenai raja di kalangan opini publik negara ini dan internasional. Oleh karena itu, para aktivis Arab Saudi, termasuk perempuan menolak untuk menandatangani permohonan amnesti yang diserahkan petugas pemerintah kepada mereka.

Dalam kondisi demikian, 50 organisasi internasional, yang sebagian adalah organisasi HAM melakukan terobosan penting dengan  mengirim surat kepada 30 menteri luar negeri negara berbagai dunia supaya mendesak pemerintah Arab Saudi segera membebaskan para aktivis yang saat ini berada dalam tekanan.

Langkah ini dilakukan berbagai organisasi internasional di saat rezim Al Saud sebelumnya tidak pernah mengindahkan satupun tuntutan pemantau hak asasi manusia internasional seperti permohonan untuk meninjau langsung kondisi para aktivis politik yang saat ini mendekam di berbagai penjara rezim Al Saud.

Ironisnya, sejak Mohamed bin Salman menjabat sebagai Putera Mahkota Arab Saudi, ia mengklaim melakukan berbagai terobosan penting untuk kebebasan perempuan dan berupaya membangun citra bahwa dirinya sebagai reformis Arab dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti memberikan izin bagi perempuan untuk mengemudi. Tapi benarkah langkah putera mahkota Arab Saudi ini dilakukan untuk reformasi. Kalau memang benar, lalu mengapa 50 organisasi internasional mengirimkan surat yang berisi protes mengenai kondisi penegakkan HAM, terutama terhadap perempuan di negara Arab ini ?