Dua Opsi Sulit Ukraina untuk Lawan Keputusan Rusia
Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pada Senin (21/2/2022) malam bahwa Moskow mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Ia telah menandatangani perjanjian kerja sama dan persahabatan dengan para pemimpin kedua wilayah itu di Kremlin.
Para pemimpin Donetsk dan Luhansk (Ukraina Timur), Denis Pushilin dan Leonid Pasechnik sebelumnya meminta Putin untuk mengakui wilayah mereka sebagai republik merdeka.
Keputusan Putin mengakui Donetsk dan Luhansk diambil setelah semua anggota Dewan Keamanan Nasional Rusia menyetujui langkah itu dalam sebuah pertemuan. Dengan kata lain, ada konsensus di antara pejabat politik, militer, dan keamanan Rusia tentang masalah ini.
Sebuah perubahan mendasar tampaknya akan terjadi di wilayah Donetsk dan Luhansk setelah ketegangan dan bentrokan meningkat di Ukraina Timur. Sejak Februari 2014, ketika pemerintah pro-Barat berkuasa di Kiev dengan bantuan Barat, etnis Rusia di Donetsk dan Luhansk mulai menuntut kemerdekaan, karena mereka merasa terancam atas kedekatan Ukraina dengan Eropa dan Amerika Serikat.
Karena ikatan sejarah, budaya, bahasa, dan ekonomi yang luas antara wilayah tersebut dan Rusia, Moskow mendukung masyarakat setempat untuk melawan invasi tentara Ukraina.
Sekarang Rusia telah mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, yang diikuti oleh negara-negara lain seperti, Kuba dan Venezuela. Moskow tampaknya ingin memutuskan nasib konflik di Ukraina Timur, yang belum ada titik terang selama tujuh tahun terakhir.
Moskow berulang kali meminta pemerintah Kiev untuk menerapkan ketentuan Perjanjian Minsk di Ukraina Timur, termasuk memberikan status otonomi daerah. Namun, Kiev menolak untuk memenuhi permintaan itu, dan menurut keterangan pemimpin Donetsk dan Luhansk, Ukraina mengerahkan puluhan ribu tentara di wilayah tersebut dan melakukan operasi penyusupan.
Ukraina saat ini memiliki dua pilihan. Pertama, menaruh harapan pada Barat untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Rusia, termasuk memblokir akses negara itu ke sistem pembayaran internasional SWIFT dan melarang ekspor barang-barang dasar Rusia, sehingga Moskow membatalkan keputusan tersebut.
Pilihan kedua adalah untuk mencegah terulangnya skenario Krimea yang dicaplok oleh Rusia pada 2014, pemerintah Kiev harus meluncurkan serangan militer skala besar untuk menumpas kelompok separatis dan mengembalikan wilayah itu ke Ukraina.
Mengingat para pemimpin Donetsk dan Luhansk telah mengundang pasukan Rusia untuk melindungi wilayah mereka, maka ini akan berarti perang antara Rusia dan Ukraina.
Javad Vaidi, pakar hubungan internasional asal Iran mengatakan, alasan Presiden Putin mengambil langkah agresif adalah untuk memastikan keamanan dan eksistensi Rusia baru.
"Jika Rusia kalah lagi dengan alasan apa pun dan dengan cara apa pun, maka langkah selanjutnya adalah keruntuhan dan disintegrasi Federasi Rusia dan kebangkitan kekuatan Barat di Moskow," ucapnya. (RM)
