Inilah Pernyataan Baru PM Jepang yang Bikin Kaget Dunia

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membuat pernyataan tentang Cina di Amerika Serikat (AS) selama kunjungan berkalanya ke negara-negara anggota G7, yang dipimpin oleh negaranya, yang memicu reaksi global.

Dalam pernyataan baru-baru ini, Kishida menjustifikasi program militer pemerintah Jepang dan mengklaim bahwa tantangan terpenting bagi Jepang dan AS adalah Cina.

Pernyataan Kishida ini dianggap sebagai pengulangan yang persis dari klaim Menteri Luar Negeri AS baru-baru ini, yang menganggap Cina sebagai tantangan global terbesar bagi AS dan dunia.

Setelah pernyataan PM Jepang tersebut, Rusia mengumumkan bahwa Kishida melayani kebijakan dan agenda AS.

Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Demokrat Liberal Jepang yang berkuasa telah memulai upaya ekstensif untuk memiliki militer yang kuat dan hadir di berbagai bidang militerisme AS di kawasan dan internasional.

Padahal konstitusi Jepang tidak mengizinkan semacam itu kepada pemerintah negara ini. Dalam beberapa tahun terakhir, partai yang berkuasa juga tidak dapat memperoleh pendapat lebih dari 50% rakyat Jepang untuk mengubah pasal-pasal konstitusi tersebut.

Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan rencananya di bidang militerisasi, pemerintah Jepang membutuhkan dukungan AS di satu sisi, dan berbagai alasan untuk membenarkannya di sisi lain. Dalam hal ini, para negarawan Jepang selalu menyebut Korea Utara dan Cina sebagai ancaman regional terhadap Jepang.

Dr. Iqbal, seorang pakar urusan internasional mengatakan, pemerintah Jepang berpendapat bahwa dengan meninjau kembali kebijakan regional Amerika, dapat memperkuat posisinya dalam kebijakan regional Washington dan memainkan peran sebagai gendarmerie. Padahal AS memprovokasi Jepang agar memiliki militer yang kuat sebenarnya untuk mengurangi biaya militernya di Asia Timur dan berusaha memicu perlombaan senjata di wilayah ini .

Hal ini mengingat kebijakan umum AS di seluruh kawasan dunia adalah menciptakan ketegangan agar bisa menjual senjatanya dan memaksakan kebijakannya, dan Wilayah Asia Timur tidak dikecualikan dalam kebijaakan ini.

Sejak kepresidenan Barack Obama, kebijakan AS mengubah arah menjadi penguatan kehadiran militer di Asia Timur untuk menahan Cina. Amerika juga terus memfokuskan rencana militernya itu terutama di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah Jepang yang sedang mencari peluang untuk memiliki militer kuat,  bergerak ke arah penguatan kekuatan militernya dengan mengubah undang-undang terkait Organisasi  Pertahanan Diri menjadi Kementerian Pertahanan.

Namun pada saat yang sama, rakyat Jepang tidak mau mengubah konstitusi negara karena khawatir tentang konsekuensi dari pendekatan semacam itu. Mereka khawatir pemerintah Jepang, dengan mengadopsi kebijakan kolonial di masa lalu, akan menyeret Jepang ke dalam perang yang mencakup semua kawasan. (RA)