Aljazair Menekankan Tidak Menormalkan Hubungan dengan Zionis
Moussa Kharfi, Wakil Ketua Parlemen Aljazair mengumumkan bahwa negaranya tidak akan menormalisasi hubungannya dengan rezim Zionis.
Moussa Kharfi menganggap kehadiran rezim Zionis di Afrika Utara untuk melegitimasi pendudukan dan mengatakan, Aljazair masih tetap menentang normalisasi, bahkan jika harus sendirian dalam sikap ini.
Normalisasi hubungan antara rezim Zionis Israel dan negara-negara Arab telah menjadi salah satu poros kebijakan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, yang secara resmi dimulai pada masa kepresidenan Donald Trump di Amerika Serikat.
Sejalan dengan kebijakan ini, beberapa negara Arab seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab serta negara-negara Afrika seperti Sudan dan Maroko menerima kebijakan ini dan memulai hubungan mereka dengan rezim Zionis.
Masalah normalisasi hubungan masih menjadi pertimbangan Zionis Israel dan AS. Apalagi selama beberapa tahun terakhir, rezim Zionis berusaha memperluas hubungannya dengan negara-negara Afrika sejalan dengan kebijakan intervensionis dan eksploitasi ekonomi.
Bahkan setelah kegagalan politiknya di kawasan, rezim Zionis kini telah menetapkan perluasan hubungan dan pengaruh di antara negara-negara Afrika sebagai salah satu kebijakannya.
Sebenarnya, Israel berusaha mendapatkan dukungan mereka dengan janji-janji ekonomi, khususnya kepada negara-negara Afrika yang lebih lemah, terutama karena negara-negara tersebut membela hak-hak rakyat Palestina dan mempertahankan cita-cita mereka.
Banyak negara Afrika yang telah mengalami penjajahan dan agresi oleh negara-negara Barat selama beberapa dekade sangat kritis terhadap kebijakan agresif Israel terhadap Palestina. Terlepas dari semua janji rezim Zionis, sebagian besar dari mereka belum setuju untuk menormalkan hubungan, terutama negara-negara seperti Aljazair dan Tunisia yang memainkan peran penting di negara-negara Afrika Utara.
Moussa Kharfi, Wakil Ketua Parlemen Aljazair mengumumkan bahwa negaranya tidak akan menormalisasi hubungannya dengan rezim Zionis.
Dalam hal ini, Moussa Kharfi, Wakil Ketua Parlemen Aljazair menekankan, Aljazair tidak akan menormalkan hubungannya dengan rezim Zionis, sekalipun besar biaya untuk tidak menormalkan hubungan dengan rezim ini.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Tunisia telah mengumumkan bahwa mereka tidak berniat menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis, dan Parlemen Tunisia juga telah mengkonfirmasikan pembahasan undang-undang baru yang yang akan menjadikan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis sebagai kejahatan.
Presiden Tunisia, Kais Saied juga secara resmi menganggap normalisasi hubungan dengan Zionis Israel sebagai kejahatan dan pengkhianatan besar. Ia menyatakan, Siapa pun yang berinteraksi dan bekerja sama dengan rezim yang telah menggusur seluruh penduduknya selama lebih dari satu abad adalah pengkhianat dan harus diadili dengan tuduhan makar besar.
Meskipun rezim Zionis masih berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara tersebut dengan meluaskan pengaruh di negara-negara Afrika, menciptakan friksi dan perselisihan di antara mereka, menjual senjata militer ke negara-negara tersebut dan bersaing dengan negara lain seperti Cina dan Rusia untuk merebut kekuasaan di wilayah ini, tetapi tampaknya kebijakan ini telah dihentikan meskipun ada upaya Israel dan dukungan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden, serta janji ekonomi dan politik mereka.
Dr Ibtisam Al-Katbi, Pendiri dan Kepala Pusat Kebijakan Bahrain mengatakan dalam hal ini, Kabinet Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel telah mempermalukan para pemimpin Arab, dan mungkin tidak ada negara lain yang akan menandatangani perjanjian normalisasi dengan rezim Zionis dalam waktu dekat.
Tampaknya, terlepas dari semua upaya Zionis Israel dan sekutunya, kekejaman rezim Zionis dalam membunuh warga Palestina dan mengabaikan hak-hak mereka bukanlah masalah yang ingin diabaikan oleh negara-negara Afrika, bahkan rakyat Sudan dan Maroko, yang pemerintahannya menerima normalisasi, ternyata mereka masih kritis terhadap praktik ini dan ingin menghentikannya.(sl)
