Penjualan Senjata Amerika Serikat kepada Anggota NATO Dihentikan

Portal berita Axios melaporkan bahwa lebih dari lima miliar dolar AS dalam kontrak penjualan senjata Amerika Serikat untuk mendukung sekutunya di NATO dan Ukraina mengalami penundaan akibat penutupan (shutdown) pemerintahan federal AS.

Tehran, Parstoday- Berdasarkan estimasi Departemen Luar Negeri AS, penundaan penjualan senjata senilai lebih dari 5 miliar dolar terjadi karena lumpuhnya sebagian besar kegiatan pemerintahan selama masa penutupan.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa situasi ini merugikan sekutu dan mitra Washington, sekaligus industri pertahanan AS sendiri, karena banyak kemampuan vital yang seharusnya dikirim ke luar negeri kini tertahan.Sebagian besar senjata ekspor AS kepada negara-negara Eropa dijual dengan tujuan agar dapat dialihkan secara tidak langsung ke Ukraina.

Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Ekspor Senjata (Arms Export Control Act), Kongres diwajibkan untuk meninjau setiap proposal penjualan senjata. Namun, banyak staf Departemen Luar Negeri yang bertugas memberikan informasi kepada komite Kongres dan memastikan proses tersebut berjalan, kini sedang menjalani cuti wajib, sehingga memperlambat seluruh mekanisme persetujuan.

Menurut seorang pejabat tinggi lainnya, Biro Urusan Politik–Militer Departemen Luar Negeri AS bulan lalu hanya beroperasi dengan sekitar seperempat jumlah staf normalnya, sehingga proses ekspor senjata praktis terhambat.

Tommy Pigott, juru bicara Departemen Luar Negeri, menyalahkan Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penutupan pemerintahan, dan menegaskan bahwa penjualan senjata kepada anggota NATO sangat penting karena penundaan ini merugikan industri AS serta melemahkan keamanan Amerika dan sekutunya.

Sementara itu, James Risch, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, memperingatkan bahwa penundaan tersebut memudahkan upaya Tiongkok dan Rusia untuk melemahkan posisi Amerika dan para sekutunya, sekaligus memberi pukulan terhadap industri pertahanan nasional.

Sebagai catatan, penutupan pemerintahan terakhir di AS terjadi pada masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, dari Desember 2018 hingga Januari 2019, ketika ia menuntut anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan AS–Meksiko. Penutupan tersebut berlangsung selama 35 hari dan baru berakhir setelah tekanan besar akibat penundaan penerbangan dan penghentian pembayaran gaji pegawai pemerintah.(PH)