Obama, Saudi dan Peristiwa 11 September
Gedung Putih menyatakan bahwa presiden AS akan memveto UU Kongres negara ini yang membolehkan warganya menggugat Arab Saudi dalam kasus serangan teroris 11 September 2001.
Barack Obama mengancam akan memveto keputusan Kongres terkait hak gugatan keluarga korban insiden 11 September untuk menuntut ganti rugi dari Arab Saudi. Josh Earnest, Juru Bicara Gedung Putih, Senin (12/9) mengatakan, tidak begitu sulit untuk membayangkan bahwa negara-negara lain juga akan menjadikan keputusan ini sebagai dalih untuk menyeret para diplomat dan personil militer Amerika, bahkan perusahaan-perusahaan Amerika di seluruh penjuru dunia ke pengadilan.
Pada hari Jumat lalu, Kongres mengesahkan sebuah RUU yang mengakui secara resmi hak keluarga korban insiden 11 September dan membolehkan mereka untuk menggugat Saudi. RUU yang dinamai "undang-undang keadilan terhadap para sponsor terorisme" yang disahkan dalam sebuah voting itu, empat bulan sebelumnya sudah disahkan oleh Senat Amerika. Pengesahan RUU itu memicu penentangan keras dari pemerintah Saudi.
Sebanyak 15 dari 19 orang pembawa pesawat dalam aksi teror 11 September 2001, adalah warga Saudi. Selain itu, dokumen terpercaya yang disusun komisi khusus di Kongres AS menunjukkan bahwa para pelaku serangan teroris 11 September mendapat dukungan politik dan finansial dari Arab Saudi. Dalam laporan setebal 28 halaman yang sudah dikeluarkan dari status rahasia untuk publik, disebutkan bahwa sebagian pelaku serangan 11 September memiliki kontak dengan hotel dan tempat tinggal sejumlah diplomat dan pangeran Saudi di Washington.
Selain itu, opini publik AS meyakini serangan teroris 11 September 2001 tidak terjadi tanpa dukungan dari penguasa Arab Saudi. Oleh karena itu, selama beberapa tahun terakhir dibentuk pengadilan untuk memperjelas peristiwa berdarah itu, sekaligus menyiapkan sarana untuk menggugat pemerintah Arab Saudi oleh keluarga korban serangan 11 September.
Tapi pemerintah Arab Saudi dan AS mengancam akan menggunakan segala cara untuk menghentikan upaya tersebut. Misalnya, Riyadh menyatakan, pemerintah Arab Saudi akan menarik dana investasi yang ditanam di negara ini senilai ratusan miliar dolar, jika pengadilan AS menindaklajuti pengaduan keluarga korban peristiwa 11 September. Tentu saja ,masalah tersebut akan mengancam stabilitas perekonomian AS.
Pasalnya, Arab Saudi saat ini termasuk pembeli surat utang negara AS dengan nilai sebesar 104 miliar dolar, dan menempati posisi keempat belas di dunia. Selain itu, selama beberapa dekade terakhir, pemerintah Saudi dan warganya menanam investasi senilai ratusan miliar dolar di berbagai sektor ekonomi AS. Oleh karena itu, stabilitas perekonomian AS sedikit banyak bergantung kepada Arab Saudi, terutama kebijakan minyak Riyadh yang sangat menguntungkan Gedung Putih.
Dengan pertimbangan ini, Obama mengancam akan memveto UU yang membolehkan warga negara AS menggugat Arab Saudi dalam kasus serangan 11 September. Pada saat yang sama kondisi tersebut tidak dilakukan oleh Obama dalam peristiwa yang lebih kecil dari serangan yang telah menewaskan 3.000 orang di tahun 2001 itu. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah HAM dan perang melawan terorisme yang dikibarkan AS hanya sekedar slogan belaka. Sebab kepentingan ekonomi lebih menjadi prioritas bagi Obama, sebagaimana tindakannya melindungi Arab Saudi dalam peristiwa 11 September. Jika benar nanti, Obama akan memveto UU tersebut, maka namanya akan diabadikan sebagai presiden pembela rezim pelanggar HAM dan pendukung teroris semacam Saudi dalam sejarah AS.(PH)
