Kabinet Baru Jerman, Imigran dan Islamophobia

Statemen Menteri Dalam Negeri Jerman yang baru Horst Seehofer mengenai Islam menyulut kontroversi di Jerman sendiri.

Seehofer dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa Islam bukan bagian dari Jerman. Pemimpin Partai Uni Sosial Kristen Bayern (CSU) ini  menuturkan, "Agama Kristen telah membentuk Jerman, termasuk Ahad sebagai hari raya gereja dan ritual seperti Paskah, Pentakosta, dan Natal. Muslim yang tinggal di antara kita secara alami adalah bagian dari Jerman. Tapi itu tentu saja tidak berarti kita, karena rasa hormat yang salah, harus mengorbankan tradisi dan kebiasaan kita,".

Sontak, pernyataan menteri dalam negeri Jerman ini segera dibantah oleh Angela Merkel. Kanselir Jerman yang kembali terpilih untuk keempat kalinya ini kepada wartawan setelah mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven mengatakan, terlepas dari akar Yahudi Yudeo-Kristen, lebih dari empat juta Muslim kini menciptakan rumah mereka di Jerman. Menurutnya, Muslim adalah bagian dari Jerman, dan bersama mereka, agama Islam, sama seperti bagian dari Jerman.

Meskipun demikian, Statemen tendensius Seehofer mendapat sambutan dari kubu ultranasionalis kanan Jerman. Partai Alternatif untuk Jerman yang selama ini menjadi kubu oposisi pemerintah Jerman paling utama di parlemen negara ini sangat keras menentang kehadiran imigran Muslim di negaranya dan cenderung mengadopsi Islamphobia.

Seehofer sebagai pemimpin partai Uni Sosial Kristen Bayern memiliki sikap lebih keras dalam masalah imigran. Ia termasuk deretan orang yang paling gencar menentang kebijakan imigran yang diberlakukan Merkel yang menerima pengungsi tanpa batasan. Menurutnya, pemerintah Jerman harus memberikan batasan untuk imigran yang akan memasuki Jerman. Ia juga menegaskan akan menjelaskan proses pengusiran imigran yang sudah ditolak sebelumnya.

Pada tahun 2015, Jerman menampung lebih dari satu juta imigran. Kebijakan Merkel ini menyulut penentangan keras di tubuh Uni Eropa dan Jerman sendiri. Polemik ini dimanfaatkan kubu sayap kanan ekstrem dan ultranasionalis untuk kepentingan politiknya. Salah satu faktor penyebab penyelenggaran referendum Brexit  dan kekalahan partai sayap kanan dan kiri moderat dalam pemilu Eropa di tahun 2016 dan 2017 mengenai masalah imigran. Isu ini menjadi salah satu penyebab anjloknya popularitas partai sayap kanan dan kiri moderat dalam pemilu september 2017. Masalah imigran juga menyebabkan Merkel gagal membentuk koalisi Jamaica dan panjangnya proses perundingan antara partai Sosial Demokrat.

Penyerahan jabatan sensitif semacama kementerian dalam negeri kepada partai Uni Sosial Kristen yang menentang kebijakan Merkel dalam masalah imigran menyebabkan Merkel harus mempertimbangkan kebijakannya dalam masalah tersebut. Meskipun Merkel tetap bersikukuh untuk menjalankan ebijakan tersebut, tapi di era kepemimpinananya yang keempat, Merkel semakin lemah. Tampaknya, ke depan akan semakin sulit bagi imigran dan Muslim. Masalah tersebut juga berpotensi menyulut eskalasi diskriminasi terhadap mereka di Jerman.(PH)