Mencermati Sikap AS Keluar dari Dewan HAM PBB dan Dampaknya

Amerika Serikat kembali menarik diri dari satu organisasi internasional. Kali ini Dewan Hak Asasi Manusia PBB, lembaga utama untuk menangani masalah hak asasi manusia di bawah pengawasan organisasi terbesar di dunia. Amerika secara resmi telah menyatakan keluar dari lembaga Dewan HAM PBB.

Nikki Haley, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB berusaha menjustifikasi sikap negaranya keluar dari Dewan HAM PBB dengan mengklaim bahwa Washington memutuskan keluar dari Dewan HAM PBB dikarenakan bungkamnya dewan ini dihadapan pelanggaran HAM di negara-negara seperti Iran dan Venezuela. Ia juga mengatakan bahwa kritik yang dilakukan Dewan HAM PBB berulang kali tentang pelanggaran hak asasi manusia Israel terhadap Palestina adalah dasar lain untuk keputusan semacam itu.

Tentu saja, pemerintah AS telah berulang kali mencoba dalam beberapa tahun terakhir untuk menyelaraskan orientasi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam kepentingan mereka, seperti banyak lembaga hak asasi manusia lainnya, dan menggunakannya sebagai alat kebijakan luar negeri untuk mendorong sekutu dan menghukum musuh. Namun, penyalahgunaan Amerika akan hak asasi manusia, terutama dalam menghadapi kejahatan dan pelanggaran nyata hak asasi manusia oleh Zionis telah menyebabkan perlawanan sebagian besar negara di dunia.

Oleh karena itu, setelah kegagalan pemerintah AS untuk terus mengeksploitasi sebuah lembaga seperti Dewan HAM PBB, maka solusi yang dilakukan adalah keluar dari lembaga ini. Sama seperti yang dilakukan  Amerika Serikat dengan Kesepakatan Iklim Paris, Perjanjian Trans-Pasifik, UNESCO dan kesepakatan nuklir dengan Iran.

Pendekatan tidak bersahabat terhadap lembaga HAM PBB diambil oleh Washington ketika pemisahan paksa anak-anak dari orang tuanya yang masuk ke AS secara ilegal dan penahan mereka di selatan Amerika telah membangkitkan kemarahan dan kebencian global. Siapa saja baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat, menganggap sikap seperti ini sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi, kemanusiaan dan moral dan menggambarkannya sebagai tindakan kejam yang mirip dengan perilaku Nazi selama Perang Dunia II.

Komisaris Tinggi HAM PBB, Zeid bin Ra'ad Zeid al-Hussein mengatakan, kami menyerukan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri kebijakan tidak masuk akal pemisahan paksa anak-anak dari orang tua imigran yang memasuki Amerika dari Meksiko.

Sementara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Amerika tidak terbatas hanya pada penahanan dan pemenjaraan anak-anak kecil, tapi setidaknya selama dua dekade lalu banyak kasus seperti ini yang dilakukan pemerintah Amerika baik di dalam maupun di luar negara ini. Pengoperasian penjara Guantanamo di Kuba, Abu Ghraib di Irak dan Bagram di Afghanistan, penyiksaan seperti Waterboarding, membuat penjara rahasia, mengabaikan hak hidup sebagian pemuda kulit hitam di Amerika, kebijakan tidak manusiawi imigrasi, memata-matai sebagian besar warga di seluruh dunia dan puncaknya mengiringi negara-negara pelanggar HAM seperti Bahrain, Arab Saudi dan rezim Zionis. Ini hanya sedikit contoh dari kasus-kasus pelanggaran HAM oleh pemerintah Amerika.

Hal ini tidak mengherankan bila negara pelanggar utama hak asasi manusia di dunia keluar dari organisasi HAM paling luas di dunia. Negara yang berusaha memainkan peran penyidik, jaksa dan hakim menghadapi negara-negara di dunia dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Dengan keputusan seperti itu, pemerintah AS akan lebih terbuka untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia lebih luas dan memberikan dukungan lebih kuat kepada negara-negara pelanggar HAM.