Ancaman Baru AS terhadap Venezuela
-
Presiden Donald Trump (kiri) dan Presiden Nicolas Maduro.
Kebijakan konfrontatif Amerika Serikat terhadap Venezuela sejauh ini telah gagal, tetapi Presiden Donald Trump dengan nada ancaman kembali berkata, “Sesuatu akan terjadi pada Venezuela." Namun dia tidak merinci langkah yang akan diambil.
Hubungan Washington-Karakas terus memanas khususnya dalam empat tahun terakhir dan sejak Donald Trump berkuasa di Gedung Putih. Para pejabat AS memandang negara-negara Amerika Latin sebagai halaman belakangnya, dan sesuai dengan Doktrin Monroe, mereka meningkatkan tekanannya terhadap pemerintah Karakas.
Berdasarkan Doktrin Monroe yang diumumkan oleh Presiden James Monroe pada Desember 1823, AS menganggap dirinya sebagai penjaga dan pemilik Amerika Latin. Oleh karena itu, AS selalu mengambil pendekatan konfrontatif dan berusaha menggulingkan para pemimpin dan pemerintah sayap kiri di kawasan, yang tidak sejalan dengan kepentingan Washington. Pendekatan seperti ini tidak lepas dari sifat arogan dan hegemonik Amerika.
“AS memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan internal negara-negara Amerika Latin demi mencapai tujuan Doktrin Monroe," kata John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional AS mengenai Doktrin Monroe.
AS menjatuhkan sanksi berat terhadap Venezuela sejak 2019 dengan tujuan memberikan tekanan dan menggulingkan presiden sayap kiri dan anti-imperialis, Nicolas Maduro.
Pemerintah AS melarang pembelian minyak dari perusahaan minyak nasional Venezuela, dan bahkan jika negara lain dan perusahaan asing menggunakan sistem perbankan AS untuk membeli minyak Venezuela, mereka akan didenda dan dikenai sanksi.
Langkah lain AS terhadap Venezuela adalah pengenaan sanksi terhadap sistem perbankan serta sektor makanan dan obat-obatan. Washington juga mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan rencana kudeta, memperkuat oposisi lokal, dan menyediakan dana dan fasilitas untuk oposan.
Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza mengatakan Washington ingin mengakses sumber daya alam di kawasan ini dan membentuk pemerintah yang melayani kepentingan Gedung Putih. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan ini selalu menjadi target kudeta, tindakan destabilisasi, terorisme, perang asimetris, serta embargo ekonomi, perdagangan, dan keuangan.
Sebagai puncak dari konspirasi ini, Washington memberikan dukungan kepada Juan Guaido, pemimpin oposisi Venezuela setelah ia mendeklarasikan dirinya sebagai presiden pada Januari 2019. Namun terlepas dari dukungan penuh AS, Guido gagal memperoleh kekuasaan di negara itu.
Kegagalan ini dikarenakan dukungan rakyat dan militer kepada pemerintahan Maduro. Para pejabat AS juga mengakui kegagalan Guaido dalam merebut kekuasaan di Venezuela.
"Saya tidak percaya pada Juan Guaido, pemimpin oposisi Venezuela. Dia telah gagal meskipun mendapat dukungan dari AS dan lusinan negara lain," kata Trump dalam wawancara dengan media Axios.
Dalam beberapa bulan terakhir, Venezuela telah menggagalkan dua rencana AS untuk menggulingkan pemerintahan Maduro. Kegagalan konspirasi bersenjata terhadap Venezuela dengan menangkap para pelakunya, dan kedua kegagalan dalam menghentikan kapal tanker Iran yang mengangkut bensin ke Venezuela.
“Pengiriman bensin Iran untuk rakyat Venezuela merupakan sebuah titik balik dalam perlawanan untuk kedaulatan, kemerdekaan, dan perdamaian," kata Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada.
Sekarang Presiden Trump kembali mengancam Venezuela secara samar. Namun, para pejabat Karakas selalu menekankan kesiapan mereka untuk menggagalkan konspirasi dan ancaman musuh. Mereka tidak akan tunduk pada tuntutan ilegal Washington dan bertekad mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kemerdekaan Venezuela. (RM)