Iran Tuntut Pembatalan Sanksi Sepihak terhadap Suriah

Duta Besar Republik Islam Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi menuntut pembatalan sanksi sepihak terhadap Suriah. Dia menekankan penghormatan penuh terhadap kedaulatan politik, kemerdekaan dan integritas wilayah Suriah dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Majelis Umum PBB pada hari Kamis (21/7/2022) menggelar sebuah pertemuan tentang situasi yang dalam pertemuan Dewan Keamanan pekan lalu menghasilkan veto resolusi kemanusiaan Suriah oleh Rusia.

Langkah Majelis Umum PBB itu dilakukan di bawah Resolusi 262/76, yang menyatakan bahwa Presiden Majelis berkewajiban untuk mengadakan pertemuan dalam waktu 10 hari setelah satu atau lebih anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto.

"Posisi dan sikap Republik Islam Iran pada masalah kemanusiaan Suriah sangat jelas. Republik Islam –berdasarkan prinsip kemerdekaan, kemanusiaan, dan netralitas–, selalu mendukung upaya PBB dan komunitas internasional untuk membantu Suriah," kata Majid Takht Ravanchi dalam pernyataaannya di Majelis Umum PBB pada hari Kamis (21/7/2022) mengenai veto resolusi Suriah di Dewan Keamanan PBB.

Dia menegaskan, kami telah menyatakan berkali-kali bahwa memberikan bantuan kemanusiaan ke Suriah sangat penting dan kondisi politik tidak boleh diizinkan untuk mencegah bantuan mencapai masyarakat yang membutuhkan di sana.

"Pemberian bantuan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga kedaulatan politik, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Suriah sepenuhnya dihormati dan tindakan ini sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB," tegas Wakil Tetap Iran untuk PBB itu.

Majid Takht Ravanchi menuturkan, selama diskusi dan evaluasi masalah ini di Dewan Keamanan, delegasi Iran secara aktif berinteraksi dengan penulis resolusi di Dewan Keamanan (Irlandia dan Norwegia), delegasi Suriah dan anggota Dewan Keamanan PBB hingga proses ini berhasil.

Mengenai persetujuan resolusi Dewan Keamanan baru-baru ini tentang mekanisme bantuan untuk Suriah, Dubes Iran untuk PBB mengatakan, Tehran menyambut baik adopsi Resolusi 2642 (2022) dan menganggapnya sebagai langkah penting dalam menangani kebutuhan mendesak Suriah.

"Resolusi tersebut menetapkan tuntutan yang jelas untuk proyek pemulihan awal dan peningkatan transparansi dalam upaya penyaluran bantuan. Dalam konteks ini, kami meminta semua pihak untuk mencermati prinsip-prinsip dasar yang mengatur bantuan kemanusiaan," ujarnya.

Majid Takht Ravanchi menjelaskan, pelaksanaan proyek pemulihan dasar seperti listrik, yang sangat penting untuk memulihkan akses ke layanan dasar, tidak boleh terpengaruh oleh sanksi sepihak.

Sanksi-sanksi ilegal, lanjutnya, telah menghambat upaya rekonstruksi Suriah dan pengiriman bantuan kemanusiaan dalam banyak hal, bahkan menunda kembalinya para pengungsi. (RA)