Araghchi: Iran Tidak Mampu Menutupi Semua Biaya Implementasi JCPOA

Deputi Urusan Politik Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, Republik Islam Iran tidak dapat menanggung semua biaya pelaksanaan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan perilaku ilegal pihak lain.

Menurut Pusat Informasi dan Urusan Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, Deputi Urusan Politik Kementerian Luar Negeri Iran, pada hari Rabu (16/12/2020), pada pertemuan ke-17 Komisi Bersama JCPOA, yang diadakan melalui konferensi video, memprotes sikap baru-baru ini dari tiga negara Eropa pasca teror syahid Mohsen Fakhrizadeh, ilmuan nuklir dan pertahanan Iran terkemuka, seraya mengatakan, "Alih-alih mengutuk pembunuhan brutal seorang ilmuwan nuklir Iran, tiga pemerintah Eropa mengutuk hukuman terhadap seorang penjahat."

Ketua delegasi Iran menyatakan pada pertemuan JCPOA, "Pihak-pihak Eropa selalu ingin hanya Iran yang menahan diri dalam menghadapi semua perilaku ilegal dan bermusuhan, apakah itu sanksi AS atau sabotase di Natanz dan pembunuhan ilmuwan nuklirnya. Padahal Iran tidak dapat menanggung semua biaya implementasi JCPOA dan perilaku ilegal pihak lain, justru pihak lain yang harus membayar untuk mempertahankan JCPOA."

Mengenai spekulasi kembalinya AS ke JCPOA, Araqchi mengatakan, "Iran selalu dengan jelas menyatakan posisinya dan siap untuk memenuhi kewajibannya di JCPOA setelah AS kembali untuk memenuhi kewajibannya di JCPOA dan mengembalikan situasi ke kondisi Januari 2017, setelah menghentikannya dengan pasal 26 dan 36 JCPOA."

Deputi Menteri Luar Negeri Iran juga menekankan bahwa tiga pemerintah Eropa, yang mengklaim berkomitmen terhadap demokrasi dan aturannya, tidak boleh mengharapkan pemerintah Iran mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak menerapkan hukum yang disahkan oleh Parlemen Iran.

"Pemerintah Republik Islam Iran berkomitmen dan berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang yang disahkan Parlemen Iran setelah melewati proses hukumnya," pungkas Araghchi.