Dinamika Asia Tenggara, 26 Januari 2019

Dinamika Asia Tenggara pekan ini akan menelisik sejumlah isu di antaranya pernyataan tegas Menlu Indonesia bahwa Palestina berhak menjadi anggota penuh PBB, statemen PM Malaysia, Mahathir Mohamad mengenai atlet Israel yang ditolak masuk Malaysia karena berasal dari negara agressor dan pelanggar HAM.

Masih dari Malaysia mengenai pemilihan raja baru di negara Asia Tenggara ini, Muslim Filipina memilih otonomi daerah setelah referendum berakhir, pernyataan pelapor khusus PBB mengenai tuntutan supaya panglima militer Myanmar diadili, dekrit yang dikeluarkan Raja Thailand mendukung penyelenggaraan pemilu, dan ledakan bom terbaru di negara Asia Tenggara ini.

Menlu Indonesia: Palestina Berhak Jadi Anggota Penuh PBB !

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi kembali menegaskan dukungan negaranya terhadap keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Statemen tersebut disampaikan Menlu Retno  dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai "Situasi Timur Tengah", di New York, Amerika Serikat Selasa (22/1). Ia mengingatkan bahwa isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB.

“Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB," ujar Retno.

Menlu Retno dalam pertemuan tersebut juga menekankan penghentian berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan Israel, seperti pembangunan pemukiman ilegal Zionis.

“Pembangunan pemukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan," tegas Menlu Indonesia.

Masalah lain yang disoroti Menlu RI tentang penghentian segera blokade Israel di Gaza selama 11 tahun yang menyebabkan krisis kemanusiaan berkepanjangan, dan menyuarakan dukungan terhadap bantuan kemanusiaan untuk Palestina.

“Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina," jelasnya.

PM Malaysia: Atlet Israel Ditolak karena dari Negara Agresor

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menyebut rezim Zionis Israel sebagai penjahat dan penjajah.

IRIB (23/1/2019) melaporkan, PM Malaysia, Mahathir Mohamad, Selasa (22/1) dalam jumpa persnya di sela acara Lembaga Anti Korupsi Internasional (IAACA) di Wina, Austria mengatakan, Israel tidak pernah mematuhi aturan internasional dan terus melanjutkan pendudukan serta pembangunan distrik-distrik Zionis juga melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina.

Terkait penolakan Malaysia memberikan visa untuk atlet renang Israel di Kejuaraan Para Renang Dunia 2019, yang dijadwalkan diadakan di Kuching, Juli mendatang Mahathir mengatakan, Malaysia tidak dapat menerima para atlet itu karena mereka berasal dari negara penjahat. PM Malaysia menegaskan, setiap negara berhak menerima atau menolak kedatangan warga asing. Kita punya hak itu dan harus kita gunakan.

"Israel adalah negara penjahat karena melakukan apa saja yang mereka suka, seperti membangun perumahan di negara orang dan mengusir penduduknya," pungkas Mahathir.

Masih dari Malaysia, Dewan Pemerintah Malaysia yang terdiri dari 9 keluarga kerajaan memilih raja baru negara itu setelah Sultan Muhammad V mengundurkan diri. Sultan Pahang Abdullah Sultan Ahmad Shah terpilih menjadi raja Malaysia pada hari Kamis (24/1).

Petinggi negara Malaysia resmi menunjuk Sultan Abdullah dalam Konferensi Para Penguasa di Istana Nasional Kuala Lumpur pada Kamis (24/1). Delapan sultan pemimpin negara bagian di Malaysia hadir dalam pertemuan itu, kecuali Sultan Muhammad V. Selain menunjuk Sultan Abdullah, Istana kerajaan juga menyatakan Sultan Nazrin Shah dari negara bagian Perak sebagai wakil raja.

Di Malaysia, secara umum Sultan hanya melakukan tugas-tugas seremonial, namun ia bertugas menegakkan Islam dan persetujuannya dibutuhkan untuk memilih pejabat-pejabat senior Malaysia.

Referendum Usai, Muslim Filipina Pilih Otonomi Daerah

Warga Muslim Filipina dalam referendum yang baru-baru ini digelar, memilih untuk menjadikan daerahnya sebagai wilayah otonom. Komisi Pemilihan Filipina mengumumkan, Daerah Otonomi Bangsamoro di wilayah Muslim Mindanao dianggap telah diratifikasi setelah dilakukannya referendum pada Senin (21/1).

Dalam referendum itu, sekitar 1,5 juta orang memilih untuk mendukung wilayah otonom. Ini merupakan hasil upaya perdamaian antara pemerintah Manila dengan Front Pembebasan Islam Moro, kelompok pemberontak Muslim utama, untuk merealisasikan kesepakatan yang ditandatangani pada 2014 tetapi tertahan di Kongres Filipina hingga akhirnya disetujui tahun lalu.

Berdasarkan kesepakatan itu, para pemberontak harus menghentikan upaya mereka mendirikan negara merdeka di Filipina yang mayoritas beragama Kristen dengan imbalan otonomi luas, meskipun mereka awalnya menginginkan sebuah unit federal yang lebih besar.

Pelapor Khusus PBB: Panglima Militer Myanmar Harus Diadili

Pelapor khusus PBB mengatakan, panglima militer Myanmar harus diadili karena genosida yang dilakukannya terhadap minorita Muslim Rohingya di negara itu.

Kantor berita Reuters (25/1/2019) melaporkan, Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Yanghee Lee, Jumat (25/1) mengumumkan, penahanan Panglima militer Myanmar sangat diperlukan untuk menghitung kejahatan yang dilakukannya sebelum para pengungsi Muslim kembali.

Ia menambahkan, Panglima militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing dan yang komandan militer lainnya harus dimintai pertanggungjawaban atas genosida di Rakhine dan kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang yang mereka lakukan di wilayah lain Myanmar.

Tim pencari fakta PBB tahun lalu mengatakan, militer Myanmar melakukan aksi kejahatan terhadap Muslim Rohingya termasuk pembantaian, pemerkosaan dan genosida. Tim tersebut menuntut Jenderal Min Aung Hlaing beserta lima jenderal lainnya agar diseret ke pengadilan atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan.

Raja Thailand Dukung Penyelenggaraan Pemilu

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengeluarkan dekrit mendukung pelaksanaan pemilihan umum pertama sejak kudeta yang meletus 2014.

CNN melaporkan, dekrit kerajaan itu juga memberi wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kerajaan untuk mengumumkan jadwal tetap pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dalam waktu lima hari ke depan.

Pemilihan umum ini akan menjadi yang pertama digelar sejak Prayut Chan-O-Cha menggulingkan pemerintah sipil Perdana Menteri Yingluck Shinawatra hampir lima tahun silam. Junta militer menyatakan pemilu akan diadakan selambat-lambatnya pada akhir Februari mendatang.

Lagi, Bom Meledak di Selatan Thailand

Serangan bom di wilayah selatan Thailand menyebabkan enam orang cedera. Xinhua melaporkan, bom tersebut dipasang di jalur patroli polisi di provinsi Yala, wilayah selatan Thailand.

Ledakan bom ini menyebabkan enam orang cedera, termasuk tiga polisi Thailand. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggungjawab atas terjadinya ledakan bom tersebut.

Tiga provinsi di wilayah selatan Thailand, yaitu Yala, Pattani, dan Narathiwat merupakan tiga provinsi yang dihuni oleh mayoritas Muslim. Sejak 2004 hingga kini terjadi sejumlah kerusuhan dan krisis yang telah menyebabkan ribuan orang tewas dan cedera.(PH)