Krisis Kemanusiaan Tak Terbendung di Tepi Barat; Peringatan Serius dari UNRWA

Pars Today - Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyatakan bahwa Tepi Barat sedang menghadapi krisis kemanusiaan paling parah dalam beberapa dekade terakhir. Krisis ini diperburuk oleh meningkatnya kekerasan militer dan serangan pemukim Israel, pengungsian anak-anak, serta pembatasan gerak yang luas.

Dalam laporan terbaru, UNRWA menegaskan bahwa Tepi Barat kini berada dalam salah satu periode kemanusiaan paling sulit sejak 1967. Kekerasan militer yang meningkat, serangan berulang ke kamp pengungsi, serta lonjakan pengungsian terutama di kalangan anak-anak, semakin memperburuk situasi.

Menurut data UNRWA, sejak awal tahun 2025 lebih dari 12 ribu anak Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan 47 anak gugur dalam serangan militer Israel.

Menurut laporan IRNA, penempatan besar-besaran pasukan Israel di kamp Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams telah mengganggu kehidupan puluhan ribu warga Palestina serta merusak infrastruktur yang baru dibangun kembali.

Analisis satelit PBB juga menunjukkan adanya gundukan tanah dan penghancuran jalan utama, yang menghalangi ambulans dan layanan darurat mencapai wilayah terdampak.

Data Korban dan Kekerasan Pemukim

Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan bahwa sejak Oktober 2023 hingga November 2025, lebih dari 940 warga Palestina, termasuk 218 anak, telah gugur di Tepi Barat. Selain itu, serangan pemukim semakin intens.

UNRWA menyebut bulan lalu sebagai periode paling brutal dalam 12 tahun terakhir. Media Israel sendiri mengakui bahwa perilaku kelompok bersenjata pemukim telah lepas kendali dan berlangsung tanpa pengawasan militer.

Upaya UNRWA di Tengah Krisis

Meski dalam kondisi sulit, UNRWA tetap memberikan layanan penting:

- Dukungan sosial bagi 270 ribu orang

- Ribuan konsultasi medis

- Operasi 96 sekolah yang melayani 48 ribu siswa

UNRWA memperingatkan bahwa jika pembatasan gerak dan operasi militer terus berlanjut, ribuan anak akan kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan keamanan dasar. Jika kebijakan ini tidak dihentikan, krisis kemanusiaan di Tepi Barat akan memasuki tahap yang lebih berbahaya.(sl)