Kebijakan Represif Rezim Al Khalifa terhadap Aktivis Politik Bahrain

Rezim Al Khalifa melanjutkan kebijakan represif terhadap oposisi di Bahrain. Pengadilan negara ini baru-baru ini menjatuhkan vonis penjara selama dua tahun terhadap Nabeel Rajab, Ketua Pusat Hak Asasi Manusia Bahrain atas dakwaan menyebarkan berita palsu dan rumor tentang situasi internal negara.

Nabeel Rajab adalah aktivis HAM Bahrain yang ditangkap karena memprotes kebijakan rezim Al Khalifa yang menumpas oposisi dan bergabungnya Bahrain dalam koalisi anti-Yaman yang dipimpin oleh Arab Saudi. Human Rights Watch telah berulang kali menuntut pembebasan Nabeel Rajab, namun tuntutan itu diabaikan oleh rezim Manama.

Banyak laporan yang menyebutkan kelanjutan pendekatan dan kebijakan tangan besi rezim Al Khalifa terhadap aktivis politik di Bahrain. Rezim ini juga memenjarakan banyak oposisi dengan dalih dan alasan palsu.

Transformasi Bahrain menunjukkan peningkatan penumpasan oposisi di negara Arab Pesisir Teluk Persia ini. Meningkatnya penangkapan terhadap aktivis politik dan hukum di Bahrain membuktikan bahwa pengekangan politik dan tindakan represif sedang mengusai negara ini.

Kebijakan represif rezim Al Khalifa yang memenjarakan oposisi dan membungkam suara protes rakyat telah mengantarkan Bahrain menjadi salah satu negara yang memiliki tahanan politik terbesar. Fakta ini juga menunjukan hakikat kekerasan rezim Al Khalifa terhadap rakyat Bahrain kepada masyarakat dunia.

Edward Corrigan, pakar hukum internasional dari Kanada mengatakan, "Pemerintah Bahrain melanjutkan tindakan kekerasan terhadap oposisi dan menerapkan peraturan yang sangat ketat terhadap mereka. Orang-orang yang berusaha –dengan langkah-langkah politik– mengungkapkan ketidakpuasannya atas pemerintah atau mencoba memperbaiki kondisi mereka, maka mereka akan digambarkan sebagai orang-orang yang mengejar tindakan terorisme. Akibatnya, setiap orang yang menentang pemerintah Bahrain, ia akan dianggap sebagai seseorang yang mengejar tindakan terorisme. Dengan demikian, rakyat Bahrain tidak bisa memiliki suara protes dan demokrasi."

Di bawah pemerintahan Al Khalifa, rakyat Bahrain sama sekali tidak memiliki hak apapun dan rezim ini tidak mengabaikan langkah apapun untuk mencegah rakyat memperoleh hak-hak paling dasar; seperti hak politik, sosial dan kemasyarakatan.

Catherine Shakdam, Direktur Program Institut Shafaqna untuk Studi Timur Tengah di London mengatakan, penumpasan terhadap oposisi di Bahrain merupakan bagian dari rencana yang lebih besar untuk menolak tuntutan umum untuk demokrasi. Ia menambahkan, faktanya adalah rezim Bahrain tidak memiliki keinginan untuk membangun demokrasi.

Dukungan luas negara-negara Barat kepada rezim Al Khalifa telah mendorong rezim ini untuk semakin berani melanjutkan pendekatan anti-kemanusiaannya di Bahrain. Pada dasarnya, salah satu perselisihan yang paling mendasar antara rakyat Bahrain dan rezim Al Khalifa adalah masalah struktur politik yang ada di negara ini, di mana strutktur politik ini dibangun berdasarkan kediktatoran dan pemecahbelahan di antara rakyat Bahrain.

Monopoli kekuasaan dan kekayaan dalam keluarga tertentu dan penerapan pembatasan luas oleh mereka terhadap rakyat merupakan salah satu alasan paling penting dan mendasar atas hilangnya kesabaran rakyat tertindas Bahrain, sehingga mereka mulai bangkit menentang kediktatoran ini pada 14 Februai 2011.

Sejak saat itu, rakyat Bahrain bangkit melawan kediktatoran rezim Al Khalifa dan berunjuk rasa damai untuk menuntut kebebasan, keadilan, penghapusan diskriminasi dan berdirinya pemerintahan pilihan rakyat. Namun, tuntutan damai ini disambut dengan kekerasan oleh rezim Al Khalifa.  

Bertentangan dengan propaganda media rezim Al Khalifa dan pendukung regional dan trans-regionalnya, protes rakyat Bahrain tidak memiliki unsur sektarianisme. Mayoritas rakyat Bahrain, baik Syiah maupun Sunni memprotes struktur politik dan ekonomi negara mereka.

Partisipasi luas warga biasa dan kelompok-kelompok politik dari kalangan masyarakat Sunni dalam protes terhadap rezim Al Khalifa menunjukkan bahwa revolusi rakyat Bahrain melampaui keinginan sektarian seperti yang diklaim rezim Manama. Perkembangan Bahrain juga menunjukkan bahwa masyarakat di negara ini tidak puas atas kebijakan represif rezim dan struktur pemerintahan di negara mereka. (RA)