Amerika Tinjauan dari Dalam, 30 April 2022

Sebuah jajak pendapat terbaru di Amerika Serikat menjadi salah satu tema hangat dalam berita dan perkembangan di negara ini dalam sepekan terakhir.

Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika Serikat enggan memilih Donald Trump dan Joe Biden dalam pemilihan presiden 2024.

Hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan Harvard Caps-Harris menunjukkan bahwa 58 persen orang Amerika enggan memilih Donald Trump dan Joe Biden pada pilpres mendatang, dan ingin mendukung kandidat pihak ketiga atau independen dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.

Tidak ada kandidat pihak ketiga yang memenangkan pemilihan presiden AS sejauh ini, dan penampilan terbaik kandidat pihak ketiga dalam pemilihan presiden AS adalah Theodore Roosevelt, yang memenangkan 27,39 persen suara dalam pemilihan presiden 1912 yang menempatkannya di posisi kedua.

Menurut jajak pendapat ini, 63 persen dari mereka yang disurvei mengatakan mereka tidak ingin Biden mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan kedua, dan 55 persen tidak ingin Donald Trump mencalonkan diri lagi.

Menurut laporan itu, Biden mengalami penurunan tajam dalam popularitasnya pada jajak pendapat selama setahun terakhir.

Jajak pendapat Gallup yang dirilis pekan lalu menemukan bahwa Biden, dengan 41 persen suara, memiliki popularitas terendah kedua sejak 1950-an, dengan Trump memimpin dalam hal popularitas rendah.

Blinken: Ancaman atas Nyawa Mantan Menlu AS Terus Berlanjut

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengklaim upaya teror terhadap mantan Menlu negara itu, dan sejumlah pejabat lain, baik yang sekarang maupun yang terdahulu, adalah nyata dan berkelanjutan.

Antony Blinken, Selasa (26/4/2022) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS, mengonfirmasi "ancaman berkelanjutan" terhadap pejabat AS terdahulu dan sekarang, beberapa minggu setelah Departemen Luar Negeri AS membayar jutaan dolar untuk melindungi mantan Menlu AS Mike Pompeo.

Dalam rapat dengar pendapat itu, Senator Ted Cruz bertanya kepada Blinken, apakah benar Deplu AS menghabiskan dua juta dolar per bulan untuk melindungi pejabat AS ?

Blinken menjawab, "Saya tidak yakin apa yang akan saya katakan di ruang terbuka, tapi izinkan saya katakan bahwa terdapat ancaman berkelanjutan terhadap pejabat AS, yang sekarang maupun terdahulu. Kami berusaha memastikan, dan sampai kapan pun kami berusaha memastikan untuk melindungi keselamatan masyarakat kami sekarang maupun dahulu, jika mereka berada di bawah ancaman."

Mike Pompeo ketika menjabat Menlu AS dan Direktur CIA menerapkan kebijakan keras terhadap Iran, ia juga menerapkan sanksi seusai keluarnya AS dari JCPOA, dan mendukung teror Jenderal Qassem Soleimani.

Deplu AS: Iran Tidak sedang Membuat Senjata Nuklir

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam laporan terbarunya kembali mengakui bahwa Republik Islam Iran tidak melakukan langkah-langkah untuk memproduksi senjata nuklir.

Namun, pada saat yang sama Deplu AS mengulang tuduhan terhadap Iran, dan mengaku khawatir soal aktivitas dan bahan nuklir yang tidak diumumkan di Iran.

"Dengan kata lain, AS tidak mengetahui sejauh mana aktivitas nuklir Iran, tapi cukup memahami bahwa Tehran tidak membuat senjata nuklir, setidaknya belum. Jika Iran memang sedang membuat senjata nuklir, maka hal itu tentu dilakukan lebih cepat," tulis Wall Street Journal," Rabu (27/4/2022).

Menurut WSJ, dalam laporan-laporan selama tahun 2021, Iran telah melanjutkan pengembangan aktivitas pengayaan uranium, dan cadangan uranium yang disimpannya termasuk pemasangan sentrifugal-sentrifugal canggih.

Menurut klaim AS dan Rezim Zionis Israel yang tak pernah terbukti sampai sekarang, langkah Iran itu merupakan faktor kunci untuk memproduksi bahan nuklir yang cukup guna membuat senjata nuklir, jika Tehran memutuskan untuk membuatnya.

Akan tetapi Iran menegaskan bahwa negaranya adalah salah satu penandatangan Traktat Non-Prolilferasi Nuklir, NPT, yang berhak menguasi teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Blinken: Kerja Sama Nuklir Rusia-Iran adalah "Transaksi" Bagi AS

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dicecar pertanyaan tentang kerja sama nuklir Rusia dan Iran, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres AS.

Antony Blinken, Kamis (28/4/2022) mengakui bahwa pemberian izin kerja sama Rusia dan Iran dalam proyek-proyek nuklir non-militer merupakan sebuah "transaksi" bagi AS, karena sejalan dengan upaya menghidupkan kesepakatan nuklir tahun 2015, dan mengucilkan Rusia karena menginvasi Ukraina.

Para anggota Kongres yang menentang bergabungnya kembali AS dalam kesepakatan nuklir Iran, berusaha mengaitkan sanksi Rusia terkait Ukraina, dengan perundingan nuklir Iran, yang tengah berlangsung.

Darrell Issa, salah satu anggota Kongres AS dari Partai Republik bertanya, "Apakah Anda menjamin selama konflik Ukraina belum terselesaikan secara memuaskan, tidak satu pun sanksi Iran dan Rusia akan dicabut?

Blinken menjawab, "Langkah yang dilakukan Rusia berdasarkan kesepakatan Iran, jika JCPOA dihidupkan kembali, maka itu tidak bertentangan dengan sanksi-sanksi yang sudah diterapkan terhadap Moskow, karena meyerang Ukraina."

Mark Green, anggota Kongres yang lain bertanya, "Apakah masuk akal ketika kita menyanksi Rusia, tapi mengizinkan sebuah perusahaan pemerintah Rusia, membangun reaktor nuklir bernilai 10 miliar dolar di Iran ?

Menlu AS menjawab, "Ini adalah 'transaksi' antara pembangunan sebuah reaktor yang kuat dengan radiasi, artinya apa pun yang diproduksi oleh reaktor itu tidak bisa secara efektif digunakan untuk membuat senjata nuklir, dan ini merupakan kekhawatiran keamanan yang sangat besar bagi AS."

Senator AS: Pemerintah Biden Pemicu Perang Ukraina

Senator partai Republik, Rand Paul menyalahkan pemerintahan Joe Biden atas terjadinya perang di Ukraina.

Senator Rand Paul pada sidang Kongres AS yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken hari Rabu (27/4/2022) mengatakan bahwa pemerintahan Biden memprovokasi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyerang Ukraina, dengan mendesak Kyib bergabung dengan NATO.

Senator Republik Kentucky itu mengkritik Biden karena mengganggu Putin dengan mendukung keanggotaan Ukraina di NATO.

“Pemerintahan Biden telah mendukung apa yang benar-benar dibenci musuh kita, menyebutnya sebagai garis merah,” kata Paul kepada Blinken.

Pernyataan itu memicu pertengkaran verbal antara Paul dengan Blinken.

"Tidak ada pembenaran atas serangan itu, saya tidak menyetujuinya," tambah Rand Paul.

"Jika kita perhatikan, negara-negara yang diserang Rusia adalah bagian dari Uni Soviet," katanya merujuk pada Georgia.

Presiden Rusia Vladimir Putin menngumumkan dilancarkannya operasi militer pasukan Rusia di Ukraina pada Kamis, 24 Februari 2022, dan mengkritik Barat karena tidak memperhatikan masalah keamanan Moskow.

Rusia mengklaim tujuan perang untuk melucuti senjata Ukraina. (RA)