Pars Today

Wakil Tetap Pakistan untuk PBB menekankan penghentian serangan tentara Zionis di jalur Gaza.

Sejak 7 Oktober 2023, dengan dukungan penuh negara-negara Barat, rezim Zionis melancarkan pembantaian besar-besaran di Jalur Gaza dan Tepi Barat terhadap rakyat Palestina yang tidak berdaya dan tertindas. Sementara kebungkaman komunitas internasional dan hak asasi manusia terhadap kejahatan rezim Zionis telah menyebabkan berlanjutnya pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak Palestina oleh mesin-mesin perang rezim ini.

Menurut statistik terkini Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah syuhada Palestina sejak awal perang terhadap Jalur Gaza telah mencapai lebih dari 25.000 orang dan lebih dari 63.000 orang terluka. Serangan-serangan ini, yang dikecam secara luas oleh dunia, terus berlanjut dengan dukungan Amerika Serikat.

Menurut laporan IRNA, pada hari Rabu (24/1), Munir Akram, Wakil Tetap Pakistan untuk PBB mengatakan, Jika mesin-mesin pembunuh rezim Israel di Gaza tidak dihentikan, ada kemungkinan peningkatan ketegangan lebih lanjut yang mungkin dialami banyak negara.

Merujuk pada fakta bahwa rezim Zionis menginginkan konflik permanen di kawasan Asia Barat, Munir Akram menambahkan, Dunia telah menyaksikan pembunuhan warga sipil paling brutal di abad ke-21 selama tiga bulan terakhir.

Wakil Tetap Pakistan untuk PBB sambil menekankan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Quds Syarif sebagai ibu kotanya, menegaskan bahwa jika rezim Zionis tetap menolak untuk membangun perdamaian di Wilayah Pendudukan Palestina, Dewan Keamanan, Majelis Umum dan bahkan seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menanggapi masalah ini dengan tindakan.

• Dewan Keamanan Mulai Sidang Bahas Asia Barat dan Palestina

Pada 12 Desember 2023, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui resolusi dengan suara positif dari 153 anggota, yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Dewan Keamanan, yang memiliki lima anggota tetap dengan hak veto dan 10 anggota tidak tetap, sejak dimulainya perang rezim Israel di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, karena penentangan dan veto Amerika Serikat, salah satu anggota tetap dewan ini, belum mampu melakukannya, meskipun ada tekanan internasional dan opini publik dunia ingin mengadakan gencatan senjata permanen di Gaza.(sl)