Kecemasan Parlemen Eropa Menyaksikan Pelanggaran HAM di Bahrain

Parlemen Eropa mereaksi keras berlanjutnya tindakan tidak manusiawi rezim Al Khalifa di Bahrain terhadap warga negara ini. Sekaitan dengan hal ini, 300 anggota Parlemen Eropa menandatangani surat yang diserahkan kepada Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa yang berisikan kekhawatiran mendalam akan pelanggaran hak asasi manusia di Bahrain.

Para anggota Parlemen Eropa juga menuntut pembebasan Nabeel Rajab, aktivis HAM Bahrain dan seluruh aktivis politik dari kelompok oposisi yang berada di penjara Bahrain dan di seluruh negara-negara Teluk Persia.

Reaksi negatif akan kondisi Bahrain tidak terbatas pada lembaga Eropa ini. Karena di awal-awal bulan Juni 2017, Komisaris Tinggi HAM PBB, Zaid Raad Al-Hossein telah menuntut penyidikan soal serangan pasukan keamanan Bahrain ke rumah Ayatullah Sheikh Isa Qasim di daerah al-Diraz, barat laut Manama yang menyebabkan 5 orang tewas. Pejabat senior HAM PBB ini juga menyatakan kekhawatirannya akan aksi penumpasan dan penangkapan para oposan pemerintah di Bahrain.

Sekalipun demikian, sikap kritis Parlemen Eropa dan Uni Eropa terhadap rezim Al Khalifa ditambah protes HAM PBB terkait berlanjutnya penumpasan luas rakyat negara ini, menyisakan satu pertanyaan, mengapa Barat, baik Eropa maupun Amerika tetap saja melanjutkan kebijakan mendukung rezim Al Khalifa?

Sejatinya, sejak 6 tahun lalu, ketika kebangkitan rakyat Bahrain pada Januari 2011 memrotes kondisi politik dan ekonomi negara ini serta diskriminasi yang diterapkan Al Khalifa, Barat, termasuk Eropa bungkam menyaksikan penumpasan rakyat Bahrain. Sikap diam ini jelas menunjukkan mereka memberi lampu hijau kepada rezim Al Khalifa untuk melanjutkan aksi kekerasannya.

Benar bahwa PBB dalam pernyataan resmi telah meminta dilakukannya penyidikan HAM di Bahrain, tapi hingga saat ini negara-negara Barat tidak menindaklanjutinya dengan serius dan mengambil sikap bersama terkait kondisi Bahrain. Bahkan ketika tujuh lembaga HAM dalam sebuah laporan bersama mengecam penyiksaan terhadap para tahanan, khususnya tahanan politik dan menuntut masyarakat internasional dan Dewan HAM PBB menindak rezim Al Khalifa, tapi negara-negara Barat tidak mereaksinya. Bahkan ketika Komisaris HAM PBB mengeluarkan pernyataan soal dilakukannya penyidikan di Bahrain, para pejabat Barat tidak juga meminta Bahrain untuk bekerjasama dengan lembaga HAM PBB.

Pada saat yang sama kita menyaksikan sebagian negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman berada di sisi Amerika tetap menjual peralatan militer, sekaligus memberikan bantuan militer dan polisi secara langsung untuk mempertahankan keberadaan rezim yang bergantung pada Barat di Bahrain, bahkan terjun langsung menumpas aksi protes rakyat negara ini.

Sekaitan dengan hal ini, Colin Cavell, mantan dosen Universitas Bahrain meyakini bahwa penjualan senjata Amerika kepada rezim Bahrain bertentangan dengan prinsip HAM dan kritikan Nabeel Rajab, aktivis Bahrain dapat diterima.

Bagaimanapun juga, surat yang ditandatangani oleh 300 anggota Parlemen Eropa soal kondisi Bahrain menjadi bukti standar ganda dalam kebijakan Barat dalam menghadapi isu HAM di negara-negara lain. Karena dari satu sisi mereka mengecam langkah-langkah rezim Al Khalifa dan menuntut agar segera dihentikan, tapi pada saat yang sama hubungan negara-negara besar Eropa semakin hangat dengan rezim Al Khalifa dan menjual senjata yang dipakai menggebuk rakyatnya.