Mengapa Narasi Tel Aviv terkait UNRWA Tidak Kredibel?

Pars Today - Seorang hakim AS menolak tuduhan terhadap UNRWA yang menyatakan bahwa lembaga ini mendukung Hamas.

Menurut laporan Pars Today, seorang hakim AS menolak gugatan yang diajukan oleh beberapa warga Israel yang menuduh Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyumbangkan lebih dari $1 miliar kepada Hamas dan berperan dalam operasi pada 7 Oktober 2023.

Hakim Pengadilan Distrik AS, Analisa Torres, di Manhattan mengatakan bahwa UNRWA memiliki kekebalan absolut dari gugatan tersebut karena merupakan anak perusahaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tidak tunduk pada gugatan semacam itu.

Torres menolak argumen Zionis bahwa UNRWA hanyalah badan khusus dan tidak berhak atas kekebalan. Hakim ini mengutip pernyataan para pengacara PBB yang menyatakan bahwa badan-badan anak perusahaan seperti UNRWA tidak sepenuhnya independen karena badan induknya dapat mengubah struktur anak perusahaan tersebut atau menutupnya.

Pada 28 Oktober 2024, Parlemen Israel (Knesset) mengesahkan undang-undang yang melarang kegiatan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di wilayah Palestina yang diduduki. Rancangan undang-undang tersebut disetujui dengan 92 suara mendukung dan 10 suara menentang.

Langkah rezim Zionis Israel ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap penduduk Jalur Gaza. Rezim Israel telah menekan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) selama bertahun-tahun, dan tekanan ini meningkat seiring pecahnya perang di Gaza.

Menurut para ahli, UNRWA adalah urat nadi kehidupan para pengungsi Palestina, dan keputusan Israel baru-baru ini untuk melarang kegiatan badan bantuan ini akan berdampak buruk bagi kehidupan warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Tampaknya salah satu alasan Israel menghentikan kegiatan UNRWA adalah keyakinan Tel Aviv bahwa isu pengungsi Palestina telah dilupakan dan berakhir, serta pembentukan negara Palestina merdeka, yang secara eksplisit dinyatakan oleh para pejabat Israel.

Anggota Dewan Keamanan PBB memperingatkan rezim Zionis agar tidak mengesahkan undang-undang tersebut setelah peringatan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Rezim Zionis mengklaim adanya hubungan yang erat antara Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) dan UNRWA, sebuah klaim yang tidak diakui oleh PBB tersebut. Klaim tak berdasar ini menyebabkan beberapa negara Barat menangguhkan kontribusi keuangan mereka kepada organisasi internasional tersebut selama beberapa bulan.

UNRWA didirikan pada tahun 1949 untuk mendukung para pengungsi Palestina di banyak negara dan terutama mengelola pusat kesehatan dan sekolah di Gaza dan Tepi Barat. Organisasi ini dianggap sebagai tulang punggung penyaluran bantuan internasional di Jalur Gaza, yang saat ini sedang menghadapi bencana kemanusiaan akibat kejahatan brutal Israel di Gaza.

Sejak pecahnya perang Gaza dua tahun lalu, salah satu kasus politik dan media terpenting di kancah internasional adalah isu tuduhan rezim Zionis terhadap Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Organisasi internasional ini, yang telah bertanggung jawab mendukung jutaan pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah, dan Yordania sejak 1949, telah berulang kali menjadi sasaran propaganda dan serangan politik Tel Aviv.

Salah satu upaya terpenting rezim Zionis adalah menuduh beberapa karyawan UNRWA bekerja sama dengan kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Sebuah tuduhan yang menuai reaksi luas dari opini publik, media, dan bahkan beberapa pemerintah Barat. Namun, setelah investigasi independen dan laporan internasional, klaim-klaim ini dinyatakan tidak berdasar dan UNRWA dibebaskan dari tuduhan.

Isu ini sekali lagi menunjukkan bahwa rezim Zionis berusaha melancarkan perang psikologis dan propaganda terhadap lembaga-lembaga pro-Palestina, alih-alih berusaha memberikan bukti nyata. Penolakan atas tuduhan ini merupakan kemunduran besar bagi Tel Aviv, karena hal itu melumpuhkan salah satu alat utamanya untuk menekan UNRWA dan mengurangi dukungan global bagi Palestina.

Dari perspektif analis, serangan terhadap UNRWA merupakan bagian dari strategi besar Israel untuk melemahkan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan Palestina. Rezim tersebut menyadari bahwa melanjutkan aktivitas UNRWA berarti terus-menerus mengingatkannya akan krisis pengungsian Palestina dan tanggung jawab historis Israel dalam hal ini.

Karena alasan ini, Israel selalu berusaha meminggirkan lembaga tersebut melalui tuduhan, pemotongan anggaran, atau tekanan politik. Namun, hasil akhirnya justru sebaliknya. Setiap kali tuduhan ini dibantah, legitimasi UNRWA semakin kuat dan ketidakabsahan klaim Zionis semakin nyata.

Pada akhirnya, penolakan tuduhan terhadap UNRWA, yang terbaru adalah penolakan permintaan Zionis oleh hakim Amerika, bukan sekadar kemenangan hukum atau media, melainkan bagian dari perang narasi antara Palestina dan Israe. Sebuah perang yang mengutamakan legitimasi, opini publik, dan kredibilitas internasional daripada senjata militer. Kekalahan terbaru Tel Aviv ini tampaknya telah memperlebar jurang antara klaim dan kenyataan, serta memberikan peluang baru bagi Palestina untuk memperkuat suara mereka di panggung dunia.

Di sisi lain, insiden ini menunjukkan bahwa bahkan ketika beberapa pemerintah mundur menghadapi tekanan Israel, fakta dan dokumen independen dapat menantang narasi Tel Aviv yang sepihak dan tidak adil terhadap UNRWA dan menyebabkan tindakan rezim Zionis terhadap badan bantuan Palestina ini gagal.(sl)